Bupati Lombok Tengah Sampaikan Rancangan APBD 2027, Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp2,53 Triliun

Lombok Tengah. mediajurnalindonesia. id.Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri menyampaikan penjelasan pemerintah daerah terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Lombok Tengah di ruang sidang utama DPRD Lombok Tengah, Rabu (14/10/2026).

Dalam penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen keuangan tahunan, tetapi harus menjadi instrumen utama untuk mendorong perubahan dan pembangunan daerah. APBD diarahkan untuk mempercepat pembangunan, memperkuat pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing daerah, serta mewujudkan pemerataan pembangunan hingga pelosok desa.

Bupati menjelaskan, rancangan APBD 2027 disusun melalui proses perencanaan yang panjang, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan. Penyusunannya mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah serta kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 antara pemerintah daerah dan DPRD.

Rancangan tersebut juga telah menyesuaikan alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat sebagai tindak lanjut atas penyampaian rancangan alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2027.

Lima Prioritas Pembangunan

Bupati menyebutkan bahwa APBD 2027 disusun selaras dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Lombok Tengah 2027 dengan tema “Penguatan Transformasi Masmirah”.

Tema tersebut, kata Bupati, merupakan komitmen bersama untuk mempercepat transformasi Lombok Tengah menuju daerah yang semakin maju, berdaya saing, mandiri, sejahtera, dan harmonis. Transformasi itu dilakukan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, reformasi tata kelola pemerintahan, serta transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan arah pembangunan tersebut, pemerintah daerah menetapkan lima prioritas pembangunan tahun 2027, yakni peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan; penguatan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan; pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan; serta penguatan modal sosial, budaya, dan harmoni masyarakat.

Kelima prioritas tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2025–2029 sekaligus mendukung target pembangunan nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pendapatan Daerah Rp2,53 Triliun

Dalam struktur rancangan APBD 2027, pendapatan daerah Lombok Tengah direncanakan sebesar Rp2.531.215.618.000. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pemerintah daerah akan mengarahkan kebijakan pendapatan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi PAD. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan, memperkuat tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.

Belanja Daerah Rp2,53 Triliun

Sementara itu, belanja daerah dalam rancangan APBD 2027 direncanakan sebesar Rp2.530.920.264.039.

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, produktif, dan berorientasi hasil melalui penerapan anggaran berbasis kinerja. Alokasi belanja diprioritaskan untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah, program prioritas hasil Musrenbang, serta program yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

Belanja juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta belanja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah turut memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dan mengikat, termasuk penggajian dan kebutuhan operasional pemerintahan, pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mempertahankan Universal Health Coverage (UHC), serta dukungan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi sejumlah kelompok masyarakat.

Selain itu, APBD 2027 diarahkan untuk memenuhi mandatory spending, termasuk alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah serta pemenuhan transfer ke desa melalui bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan.

Fokus pada Kemiskinan, Pendidikan, Kesehatan hingga Pertanian

Bupati mengatakan, kebijakan belanja daerah juga mendukung sejumlah program prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi daerah, program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, program tiga juta rumah, serta ketahanan pangan.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, belanja daerah diarahkan pada sektor yang memiliki daya ungkit tinggi, seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata.

Sementara untuk penurunan kemiskinan, pemerintah memprioritaskan program yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, pengembangan ekonomi produktif, pemutakhiran data kemiskinan melalui DTSEN, serta optimalisasi pemanfaatan pajak rokok untuk mendukung JKN bagi masyarakat miskin.

Di bidang pendidikan, anggaran difokuskan pada pemenuhan layanan dasar, peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemanfaatan data rapor pendidikan, serta penguatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Sedangkan di sektor kesehatan, belanja diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar, mempercepat penurunan stunting, serta meningkatkan mutu layanan kesehatan melalui optimalisasi sumber pendanaan yang tersedia.

Sektor pertanian juga mendapat perhatian melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi hasil pertanian guna menciptakan nilai tambah ekonomi. Sementara sektor 9perikanan diarahkan pada peningkatan produksi dan hilirisasi hasil perikanan.

Rancangan APBD dalam Posisi Berimbang

Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp30.885.343.379, yang bersumber dari asumsi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.

Sementara pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp31.180.697.340, yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur.

Bupati menjelaskan, berdasarkan selisih pendapatan dan belanja daerah serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, struktur rancangan APBD Lombok Tengah 2027 berada dalam posisi berimbang. Kondisi tersebut diharapkan mampu menjaga kesehatan fiskal sekaligus kesinambungan pembangunan daerah.

Bupati juga menegaskan bahwa pembangunan melalui APBD 2027 tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan. Pemerintah ingin memastikan pembangunan menjangkau desa, petani, nelayan, pelaku UMKM, generasi muda, perempuan, kelompok rentan, dan seluruh lapisan masyarakat.

“Pertumbuhan investasi harus mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi putra-putri daerah,” demikian salah satu penekanan dalam pidato Bupati.

Pemerintah daerah juga berkomitmen memastikan pertumbuhan ekonomi di kawasan pariwisata memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta pembangunan infrastruktur benar-benar menjadi penghubung kesejahteraan, bukan sekadar proyek pembangunan fisik.

Bupati mengakui masih terdapat sejumlah harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terjawab. Namun, dengan keterbatasan yang ada, pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang bekerja dengan hati, mendengar dengan empati, dan melayani dengan penuh dedikasi.

Melalui rancangan APBD 2027 tersebut, pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kebersamaan, memperkuat persatuan, memperkokoh harmoni sosial, dan bersama-sama mendorong Lombok Tengah menjadi daerah yang semakin mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan harmonis.(Ftr).