Lombok Utara, Mediajurnalindonesia.id – Sekretaris Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) DPRD Lombok Utara, Sabri, S.E., mendorong Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan Prof. Yusril Ihza Mahendra sebagai salah satu figur yang dapat diusulkan untuk mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Menurut Sabri, pengisian jabatan Wakil Presiden harus mempertimbangkan kapasitas kenegaraan, pengalaman pemerintahan, integritas, serta pemahaman terhadap konstitusi. Proses tersebut, kata dia, tidak semestinya hanya didasarkan pada pertimbangan politik, tetapi juga harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Pandangan tersebut disampaikan Sabri, Senin (16/11/2026), menyusul informasi mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.

Sabri menyampaikan apresiasi atas pengabdian Gibran selama mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menilai perubahan dalam kepemimpinan nasional harus menjadi momentum untuk menentukan figur yang memiliki kapasitas memadai dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Sabri, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi pendamping Presiden secara formal. Jabatan tersebut memiliki dimensi konstitusional dan strategis, terutama dalam membantu Presiden menjalankan pemerintahan, menjaga kesinambungan kebijakan, serta menghadapi berbagai persoalan nasional.

“Kita membutuhkan sosok yang mampu mendukung Presiden dalam menjalankan agenda pemerintahan, bukan hanya dari sisi politik, tetapi juga dari perspektif hukum, tata negara, dan kepentingan nasional,” ujar Sabri.

Ia mengatakan, tantangan Indonesia saat ini semakin kompleks, mulai dari persoalan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, penegakan hukum, penguatan demokrasi, hingga pemerataan pembangunan antardaerah. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam konteks itu, Sabri menilai Prof. Yusril Ihza Mahendra memiliki latar belakang yang relevan untuk dipertimbangkan. Pengalaman panjang Yusril di bidang hukum, politik, pemerintahan, dan ketatanegaraan dinilai menjadi modal penting untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan.

“Prof. Yusril Ihza Mahendra memiliki pengalaman panjang dalam perjalanan politik dan pemerintahan Indonesia. Beliau memahami sejarah ketatanegaraan, konstitusi, serta dinamika penyelenggaraan negara. Pengalaman seperti ini penting dalam mendampingi Presiden, terutama ketika bangsa menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan pertimbangan hukum dan kenegaraan secara mendalam,” katanya.

Sabri juga menekankan pentingnya pengalaman historis dan pemahaman tata negara dalam menentukan figur pemimpin nasional. Menurut dia, setiap kebijakan pemerintahan tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek, tetapi juga harus memperhitungkan konsekuensi hukum, kelembagaan, dan dampaknya terhadap masa depan bangsa.

“Yang perlu kita kedepankan adalah kepentingan bangsa dan negara. Sosok Wakil Presiden harus memiliki wawasan kebangsaan, integritas, rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan, serta kemampuan memahami persoalan negara secara menyeluruh. Jangan sampai pengisian jabatan strategis ini hanya menjadi bagian dari kompromi politik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sabri menilai sisa masa pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan konsolidasi kebijakan yang kuat. Berbagai program strategis nasional memerlukan dukungan kepemimpinan yang mampu membangun koordinasi lintas sektor, memperkuat efektivitas birokrasi, serta memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai tujuan.

Meski demikian, Sabri menegaskan bahwa dorongan agar Yusril dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden merupakan pandangan dan aspirasi politik. Usulan tersebut, menurut dia, harus tetap ditempatkan dalam koridor konstitusi dan tidak mengesampingkan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

Ia merujuk Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, Sabri berpandangan bahwa kualitas figur, kepentingan nasional, dan kepatuhan terhadap mekanisme konstitusional harus menjadi satu kesatuan dalam proses pengisian jabatan tersebut.

Ia berharap figur Wakil Presiden yang nantinya terpilih mampu memberikan kontribusi nyata bagi negara, membantu Presiden menjalankan amanat konstitusi, menjaga stabilitas pemerintahan, serta memastikan pembangunan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Kita ingin kepemimpinan nasional semakin kuat, profesional, dan berpihak pada kepentingan bangsa,” kata Sabri.(D)