Lombok Barat, Mediajurnalindonesia.id – Pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan daerah.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha (UNA) saat acara pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat yang berlangsung pada Rabu (4/11/2026), dengan dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal, anggota DPR RI H. Fauzan Khalid, jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD, kepala OPD, camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wabub UNA menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya pelantikan Sekda definitif. Ia berharap kehadiran pejabat Sekda definitif mampu membawa semangat baru bagi seluruh jajaran birokrasi untuk bekerja lebih solid, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang dinilai telah memberikan pendampingan dan dukungan selama proses pemerintahan maupun tahapan seleksi Sekda berlangsung.
Menurutnya, dukungan Gubernur sejak keluarnya radiogram hingga proses seleksi dan pelantikan berjalan sangat membantu kelancaran administrasi dan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat.
Wabub turut menegaskan bahwa proses seleksi Sekda dilaksanakan secara profesional dan transparan tanpa intervensi dirinya.
“Saya sampaikan bahwa proses seleksi Sekda tidak ada intervensi dari saya. Saya meminta kepada panitia seleksi untuk menetapkan tiga besar sesuai dengan hasil yang dilakukan secara profesional. Alhamdulillah, seluruh proses berjalan lancar dan hari ini kita sudah menetapkan serta melantik hasilnya,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada Sekda yang baru dilantik beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP). Amanah tersebut, menurutnya, merupakan tanggung jawab besar, terutama dalam membantu kepala daerah membenahi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.
Sekda Diminta Satukan Kekuatan Birokrasi
Wabub UNA menegaskan bahwa Sekda memiliki posisi strategis sebagai komandan Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus penggerak utama soliditas organisasi pemerintahan daerah.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala OPD, jajaran unit pelaksana teknis, camat, dan seluruh ASN untuk membangun kerja sama serta meninggalkan pola kerja yang terkotak-kotak.
“Saya tidak ingin lagi ada kubu-kubuan. Mari kita bersama-sama membangun soliditas. Tidak boleh ada lagi OPD yang bekerja sendiri-sendiri atau secara sektoral. Kita harus menjadi satu tim, yaitu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,” tegasnya.
Menurutnya keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa hanya dibebankan kepada satu perangkat daerah. Dibutuhkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi lintas sektor agar seluruh program pemerintah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kemiskinan, Stunting dan Anak Tidak Sekolah Jadi PR Besar
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga memaparkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar yang masih harus diselesaikan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Salah satunya persoalan kemiskinan. Berdasarkan data yang disampaikan, angka kemiskinan Lombok Barat mengalami penurunan dari 11,90 persen menjadi 11,60 persen. Meski menunjukkan perkembangan positif, pemerintah daerah tetap dituntut bekerja lebih keras untuk menekan angka tersebut.
Selain itu, persoalan stunting masih menjadi perhatian dengan angka sebesar 8,93 persen.
Ia juga menyoroti persoalan anak tidak sekolah yang tercatat mencapai 7.364 anak di Kabupaten Lombok Barat.
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan penanganan bersama, terutama karena sebagian besar anak yang tidak melanjutkan pendidikan merupakan lulusan SMP yang seharusnya dapat melanjutkan ke jenjang SMA atau sederajat.
Ia menjelaskan bahwa kewenangan pendidikan SMA berada di bawah Pemerintah Provinsi NTB. Oleh karena itu, dirinya berharap adanya kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi untuk mencari solusi agar anak-anak tersebut dapat kembali mengakses pendidikan.
“Saya mohon kepada Bapak Gubernur agar kami dibantu menyelesaikan persoalan anak-anak tidak sekolah ini. Mereka adalah anak-anak kita, anak-anak Lombok Barat yang harus mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan,” ujarnya.
Wakil Bupati juga mengungkapkan bahwa melalui gerakan pendataan yang melibatkan para guru, pemerintah daerah telah melakukan penelusuran terhadap ribuan anak. Namun, masih terdapat ribuan anak yang keberadaan dan kondisi pendidikannya perlu dipastikan kembali.
Persoalan Sampah dan Infrastruktur Butuh Kolaborasi
Tidak hanya sektor pendidikan dan sosial, Wakil Bupati turut menyoroti persoalan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan penanganan sampah yang membutuhkan perhatian serius.
Ia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Lombok Barat masih berada di bawah capaian Provinsi NTB. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk bergerak lebih cepat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di sektor infrastruktur, penyelesaian sejumlah ruas jalan yang belum mampu ditangani melalui kemampuan anggaran daerah juga menjadi salah satu perhatian.
Sementara itu, persoalan sampah dinilai menjadi tantangan mendesak, khususnya di kawasan pariwisata Senggigi yang selama ini menjadi salah satu ikon wisata unggulan Lombok Barat.
Umi Nurul Adha (UNA) mengaku kerap menerima keluhan masyarakat terkait persoalan sampah, baik melalui media sosial maupun pesan langsung.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat disayangkan karena keindahan kawasan wisata Senggigi berpotensi tertutupi oleh persoalan sampah yang belum tertangani secara optimal.
Ia berharap Sekda bersama seluruh jajaran ASN dapat memperkuat koordinasi dan menghadirkan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dukungan Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah pusat juga diharapkan mampu mempercepat penanganan berbagai persoalan pembangunan di Lombok Barat.
Momentum Memperkuat Pemerintahan
Menutup sambutannya, Wakil Bupati Bupati kembali mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk menjadikan pelantikan Sekda definitif sebagai momentum memperkuat kebersamaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia optimistis, dengan kepemimpinan Sekda yang baru serta dukungan seluruh perangkat daerah, berbagai pekerjaan rumah pembangunan dapat diselesaikan secara bertahap.
“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Karena itu, saya meminta Pak Sekda membangun soliditas ASN agar kita bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan di Lombok Barat. Mari kita bekerja sebagai satu tim untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Pelantikan Sekda definitif ini diharapkan tidak sekadar menjadi pergantian kepemimpinan administratif, tetapi juga menjadi titik awal penguatan birokrasi yang lebih solid, profesional, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat ke depan. (Ramli Mji)
Tinggalkan Balasan