SumbawaBarat.Mediajurnalindonesia.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) atas upaya memperkuat tata kelola data sektoral sebagai fondasi pembangunan daerah. Bahkan, tata kelola data Kabupaten Sumbawa Barat dinilai berada di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya di NTB.
Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) sekaligus peluncuran Portal Satu Data Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (4/11/2026), di Ruang Rapat Lantai III Gedung Sekretariat Daerah KSB.
Menurut Ahsanul Khalik, kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis bukti (evidence-based policy), yang menempatkan data sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.
“Kalau kita ingin keluar dari kemiskinan, datanya harus jelas dan akurat. Tata kelolanya harus dimulai dengan baik. Saya melihat KSB dibandingkan kabupaten/kota lain di NTB sudah berada di atas rata-rata. Untuk sementara, KSB termasuk yang paling baik,” ungkapnya.
Ia juga optimistis indeks pembangunan terkait tata kelola data Kabupaten Sumbawa Barat pada 2026 dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, menurutnya, peningkatan tersebut perlu diikuti dengan penguatan interoperabilitas antara Portal Satu Data NTB dan Portal Satu Data Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
Interoperabilitas memungkinkan pertukaran dan pemanfaatan data antarsistem secara otomatis sehingga pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten memiliki rujukan data yang sama dalam merumuskan kebijakan maupun melakukan intervensi pembangunan.
“Harapan kita, bagaimana meningkatkan interoperabilitas antara NTB Satu Data dengan portal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan demikian, data dapat digunakan secara otomatis dan proses intervensi pembangunan oleh pemerintah provinsi di KSB menggunakan data yang sama,” jelasnya.
Ahsanul Khalik menegaskan, transformasi digital bukan sekadar menghadirkan aplikasi atau portal pelayanan, melainkan memastikan seluruh sistem pemerintahan didukung data yang berkualitas.
Menurutnya, keberadaan Portal KSB Maju tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak ditopang oleh ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi.
“Pembangunan tanpa data tidak mungkin menghasilkan intervensi dan sasaran yang jelas. Program dan kegiatan juga akan sulit ditentukan. Tetapi kalau kita bekerja dengan data, kita akan mengetahui apa yang harus dilakukan,” tegasnya.
Ia berpesan agar seluruh perangkat daerah memperkuat peran sebagai produsen data dengan memastikan setiap data yang dihasilkan telah melalui proses validasi, memenuhi standar, serta memiliki tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kominfo memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan, pengelolaan, serta memastikan kualitas data yang digunakan sebagai dasar pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sumbawa Barat, Ketut Alit Rahayu Hendrayani, S.ST., menjelaskan bahwa penyelenggaraan Satu Data Indonesia membutuhkan kolaborasi lintas sektor dengan pembagian peran yang jelas.
BPS berperan sebagai Pembina Data, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Wali Data, sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertindak sebagai koordinator penyelenggaraan Satu Data di tingkat daerah.
Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan data yang dihasilkan setiap perangkat daerah memenuhi prinsip standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas, serta menggunakan kode referensi dan data induk yang telah ditetapkan.
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa Barat, Dedy Damhudy M. Khatim, S.P., M.Si., menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terbangun antara Diskominfo KSB dan BPS dalam memperkuat kualitas data sektoral.
Ia menjelaskan, koordinasi dan pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan data yang dihasilkan perangkat daerah telah tervalidasi dan sesuai dengan standar yang ditetapkan BPS.
“Alhamdulillah, kerja sama yang sudah terjalin dengan BPS selama ini terus kami perkuat. Secara reguler kami melakukan pemantauan untuk memastikan apakah data yang dihasilkan sudah tervalidasi dan sesuai dengan standar yang dimiliki BPS,” ujarnya.
Dedy juga mengapresiasi kehadiran Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB yang secara langsung memberikan materi dan penguatan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sumbawa Barat.
Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bekal penting bagi seluruh OPD untuk meningkatkan kapasitas dalam menghasilkan, mengelola, dan memanfaatkan data sektoral yang berkualitas.
Melalui peluncuran Portal Satu Data, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diharapkan semakin memperkuat integrasi data antarperangkat daerah, sekaligus mendorong terwujudnya perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, terukur, dan berbasis bukti.
Langkah ini menjadi bagian dari akselerasi transformasi digital sektoral untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan KSB Maju Luar Biasa.
Tinggalkan Balasan