Lombok Barat, Mediajurnalindonesia.id– Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi ruang refleksi bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pembenahan sekaligus memastikan arah pembangunan daerah tetap berjalan sesuai aturan dan jalur yang telah ditetapkan.
Wakil Ketua I DPRD Lombok Barat, H. Abubakar dari Fraksi PKS menyampaikan hal tersebut saat ditemui media usai pelaksanaan Upacara Bendera dan Refleksi HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Bencingah Agung, Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (17/8/2026).
Menurut H. Abubakar, kemerdekaan harus dimaknai sebagai keberkahan sekaligus momentum untuk melakukan transformasi agar Lombok Barat terus tumbuh menjadi daerah yang lebih maju, mandiri dan sejahtera.
“Makna kemerdekaan hari ini tentu saja adalah sebuah keberkahan. Untuk konteks Lombok Barat, tentu harus ada transformasi dari banyak hal. Pemerintahan daerah bisa berganti, tetapi Lombok Barat akan tetap hidup dan berkembang sepanjang masa,” ujarnya.
Ia mengibaratkan kondisi Lombok Barat saat ini seperti sebuah bahtera yang sedang berlayar. Menurutnya, berbagai peristiwa yang terjadi dalam perjalanan pemerintahan daerah harus menjadi pelajaran agar daerah tidak kehilangan arah dan terbawa arus persoalan.
“Kalau ibarat bahtera yang berjalan di lautan, jangan sampai kita sedikit oleng kemudian terbawa arus. Kita harus kembali fokus agar transformasi Lombok Barat bisa menjadi lebih baik,” katanya.
H. Abubakar menilai berbagai orasi dan masukan yang disampaikan dalam rangkaian refleksi HUT RI ke-81 Baik dari tokoh masyarakat,tokoh wanita maupun dari Lembaga Swadaya masyarakat adalah merupakan energi positif bagi daerah. Menurutnya, seluruh komponen masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan dan ikut berkontribusi dalam pembangunan.
Ia menegaskan, pembangunan Lombok Barat membutuhkan kerja bersama atau team work yang solid, terutama untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan pada jalur yang benar di tengah berbagai persoalan yang sedang dihadapi.
“Kita membutuhkan team work yang betul-betul fokus untuk melewati masa-masa yang sudah kita ketahui bersama. Kita harus tetap on the track,” tegasnya.
H. Abubakar juga menyoroti pelaksanaan anggaran daerah yang menurutnya masih perlu didorong agar lebih optimal. Ia menyebut serapan anggaran saat ini baru berada di kisaran 41 persen.
Karena itu, ia mengingatkan agar berbagai persoalan yang terjadi tidak sampai mengganggu fokus pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai dengan beberapa persoalan yang ada, kita terbawa dalam situasi seolah-olah kita tidak bisa fokus dan tidak bisa berjalan,” ujarnya.
Ia berharap momentum HUT Kemerdekaan menjadi kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat Lombok Barat untuk memberikan ide dan gagasan konstruktif demi membangun tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan seluruh unsur pemerintahan sangat penting untuk memastikan proses pembangunan berjalan dengan baik sekaligus menjauhkan daerah dari berbagai hal yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.
Selain persoalan pembangunan dan anggaran, H. Abubakar menekankan pentingnya menjadikan hukum sebagai pijakan utama dalam setiap pengambilan keputusan pemerintahan.
Sebagai negara hukum, kata dia, setiap kebijakan maupun keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas.
“Kita ini negara hukum. Hukum itu harus menjadi panglima. Apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita putuskan harus ada dasar hukumnya,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa kewenangan yang dimiliki seorang pemimpin tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan untuk bertindak sewenang-wenang. Setiap kewenangan, menurutnya, selalu memiliki batas dan aturan main yang harus dihormati.
“Ketika kita diberikan kewenangan, tentu tidak boleh sewenang-wenang. Segala sesuatu ada aturan mainnya,” katanya.
H. Abubakar juga menyinggung pentingnya membangun budaya komunikasi yang sehat antara pimpinan dan bawahan. Menurutnya, aparatur yang memberikan masukan atau mengingatkan pimpinan tidak seharusnya langsung dianggap sebagai tindakan pembangkangan.
Justru, kata dia, sikap saling mengingatkan merupakan bagian penting dalam menjaga pemerintahan agar tetap berada dalam koridor aturan.
“Jangan sampai kadang persepsi orang, ketika melihat bawahan mengingatkan pimpinan, kemudian dianggap lancang. Padahal itu bisa menjadi cara untuk mengingatkan kita,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap jajaran pimpinan di Lombok Barat dapat melihat seluruh aparatur dan komponen pemerintahan sebagai bagian dari satu kesatuan tim.
“Harapan saya di hari kemerdekaan ini, bagaimana Lombok Barat, terutama di level pimpinan, melihat kita semua sebagai satu tim. Mereka juga manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi,” katanya.
Menurut H. Abubakar, kebebasan dalam menyampaikan pendapat merupakan bagian mendasar dari kehidupan bernegara. Namun, kebebasan tersebut tetap harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak keluar dari koridor hukum.
“Sebagai manusia, kita diberikan kebebasan untuk mengambil sikap. Tetapi kebebasan itu tentu bukan kebebasan yang kebablasan,” pungkasnya.
Ia berharap semangat HUT RI ke-81 dapat menjadi titik balik bagi seluruh elemen Lombok Barat untuk memperkuat kebersamaan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta memastikan seluruh kebijakan pembangunan tetap berpijak pada aturan dan kepentingan masyarakat. (Ramli Mji)
Tinggalkan Balasan