Lombok Tengah.Mediajurnalindonesia.id-Salah seorang pengurus forum mitra SPPG Lombok Tengah yang tergabung dalam pelaksanaan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lombok Tengah, Hamzah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala SPPG seluruh Indonesia, khususnya Kepala SPPG di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Permintaan tersebut disampaikan karena para mitra menilai kepemimpinan Para Kepala SPPG dalam menjalankan tugas di SPPG masih banyak yang belum berjalan secara optimal, bahkan dinilai tidak becus dan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
Hamzah kepada media, Jum’at (3/7/2026) menyampaikan bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap SPPG saja tapi evaluasi terhadap SPPI atau KaSPPG juga diperlukan agar program pelayanan pemenuhan gizi dapat berjalan sesuai tujuan pemerintah. Menurut Hamzah sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari koordinasi, komunikasi, hingga pengambilan keputusan, dinilai menghambat kelancaran pelaksanaan program.
“Kami berharap BGN RI turun tangan melakukan evaluasi secara objektif terhadap kinerja Kepala SPPG agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujarnya
Dia menegaskan bahwa permintaan evaluasi bukan bertujuan memperkeruh situasi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan program yang dinilai strategis bagi masyarakat. Mereka berharap apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan tugas, BGN dapat mengambil langkah pembinaan atau kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain meminta evaluasi, para mitra juga berharap adanya peningkatan sistem koordinasi antara pihak SPPG dengan seluruh unsur pelaksana di lapangan.
Menurut Hamzah komunikasi yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas pelaksanaan program, apalagi saat ini SPPG libur dari tagl 22 Juni sampai tgl 13 Juli, para Kepala SPPG banyak yang tidak masuk dan tidak becus dalam bekerja, bahkan ada oknum Kepala SPPG yang tidak bisa menginput data ke dalam lembar tugas mereka yang berdampak terhadap penyaluran dana operasional ke SPPG dan berujung tidak bisa beroperasinalnya SPPG dan anak anak kita jadi tidak bisa menerima MBG yang seharusnya merika terima terus menerus.
“Kami dari Mitra sangat kecewa dengan sikap para Kepala SPPG, justru mereka selalu ungkapkan, walaupun tidak masuk kerja, gaji tetap jalan,” ungkap Hamzah.
“Sementara libur kami mitra dan SPPG sedang berbenah diri, namun disisi lain, Kepala SPPG santai santai saja, jarang masuk kerja untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, padahal gaji mereka tetap jalan,” kalau gaji tetap di terima sementaa bekerja tidak itu kan korupsi juga namanya tambahnya.
Para Mitra berharap Badan Gizi Nasional RI dapat segera menindaklanjuti aspirasi mereka melalui proses evaluasi yang transparan, profesional, dan
berdasarkan fakta di lapangan.
Masyarakat pun berharap setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara objektif sehingga pelaksanaan program pemenuhan gizi tetap berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi seluruh penerima layanan.(Ftr).
Tinggalkan Balasan