Mataram, Mediajurnalindonesia.id- Ketua DPRD Kota Mataram, H. Abdul Malik, menyampaikan sejumlah wacana strategis terkait efisiensi anggaran dan pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Mataram, Senin (30/3/2026).
Abdul Malik menjelaskan, wacana pengurangan konsumsi BBM muncul sebagai langkah antisipatif di tengah kekhawatiran terhadap potensi pemborosan anggaran. Salah satu gagasan yang tengah dikaji adalah mendorong penggunaan sepeda di kalangan aparatur pemerintah sebagai contoh bagi masyarakat.
“Ini masih sebatas wacana. Nawaitunya adalah mengurai konsumsi BBM. Pemerintah harus memberi contoh terlebih dahulu, misalnya dengan mulai menggunakan sepeda pada hari-hari tertentu,” ujarnya.
Ia menambahkan, penerapan awal dapat dimulai secara bertahap, seperti menetapkan hari tertentu, misalnya setiap Jumat sebagai hari bersepeda bagi pegawai. Ke depan, kebijakan ini dapat dikembangkan sesuai kesiapan infrastruktur dan partisipasi masyarakat.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada dukungan infrastruktur, seperti jalur sepeda yang memadai serta pengaturan kawasan penggunaannya.
Dari sisi kelembagaan, DPRD disebutnya akan mengikuti aspirasi masyarakat dalam merespons kebijakan tersebut. Mengingat aktivitas anggota dewan yang padat dan berhubungan langsung dengan masyarakat setiap hari, penerapan kebijakan juga harus mempertimbangkan efektivitas kerja.
Terkait kondisi fiskal daerah, Abdul Malik mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, terdapat peningkatan pendapatan daerah yang cukup signifikan. Peningkatan tersebut terutama berasal dari sektor distribusi, pajak daerah seperti pajak hotel dan restoran, serta potensi pengelolaan aset daerah yang belum optimal.
“Kombinasi dari pajak dan distribusi menjadi yang paling menonjol. Selain itu, aset-aset yang belum produktif juga akan kita dorong untuk dikerjasamakan agar memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” jelasnya.
Ia memastikan, jika wacana penggunaan sepeda diterapkan, tidak akan berdampak signifikan terhadap struktur anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Menurutnya, kebijakan ini lebih bersifat langkah antisipatif dan bagian dari inovasi daerah.
Lebih lanjut, Abdul Malik juga menyinggung adanya penyesuaian kebijakan fiskal dari pemerintah pusat yang berdampak pada daerah, termasuk kemungkinan penyesuaian belanja dan gaji. Untuk itu, daerah didorong lebih inovatif dalam menggali potensi pendapatan.
“Kita diminta berinovasi, melihat potensi apa yang bisa dikembangkan dan ‘dijual’ ke pusat melalui skema kerja sama atau dukungan program. Ini bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal daerah,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah Kota Mataram akan terus melakukan berbagai langkah strategis, termasuk lobi ke pemerintah pusat, guna memastikan program pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal.
“Dengan kondisi fiskal yang masih relatif sehat, kita harus tetap bijak dalam menentukan prioritas belanja dan kebijakan. Setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga diperlukan diskresi dan manajemen yang tepat,” tutupnya. (Ramli Mji)
Tinggalkan Balasan