Mataram.Mediajurnalindonesia.id- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Kantor Perwakilan Provinsi NTB, Ade Iwan Ruswana, SE., MM., Ak., CA., CSFA., CFrA, menyerahkan Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 yang diterima lansung oleh Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH, bertempat di Kantor BPK Mataram, Kamis (30/05/2024).
Pemerintah Daerah Lombok Utara kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 kalinya atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan kepada Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri, S.IP, Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana, S.Sos., M.H, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, Pj. Walikota Bima Ir. H. Mohammad Rum, Pj. Bupati Lombok Barat H.Ilham, S.Pd, M.Pd.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua II DRPD Kabupaten Lombok Tengah H. Lalu Sarjana, Ketua DRPD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi, S.IP, Ketua DRPD Kota Mataram Didi Sumardi, SH, Ketua DRPD Kabupaten Lombok Barat Hj. Nurhidayah, SE., Ketua DRPD Kota Bima Alfian Indra Wirawan S.Adm, Para Sekretaris Daerah, Para Inspektur, Dirut BLUD RSUD Patut Patuh Patju dr. H. Suriyadi, Sp.An, Direktur BLUD RSUD Awet Muda Narmada dr. Erick Gunawan, serta beberapa tamu undangan lainnya.
Kepala Perwakilan BPK NTB Ade Iwan menyampaikan, bahwa berkat perjuangan dan komitmen bersama, seluruh Kabupaten yang hadir mendapatkan predikat WTP.
“Kabupaten Lombok Utara sendiri telah berhasil mendapatkan 10 kali predikat WTP dan kali ini dengan total nilai sebanyak 76,91 persen,” tuturnya.
Masih kata Ade, proses pemerikasaan telah berjalan sesuai standar, selain itu proses audit telah dilakukan dengan benar dan dilaksanakan review berjenjang oleh tim review untuk meminimaisir kesalahan pemberian laporan hasil Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
“Terkait dengan hasil pemeriksaan, beberapa hal yang perlu di perhatikan oleh kepala daerah, yaitu pendataan wajib pajak yang maksimal, pemahaman potensi daerah, sehingga peningkatan PAD dapat berjalan maksimal, Pokir yang masih banyak tidak tepat sasaran, honorarium dengan jumlah dan nilai yang tidak sesuai, belanja pegawai serta pengelolaan keuangan diluar mekanisme APBD,” ungkap Ade.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indra yang mewakili Legislatif menyampaikan, bahwa BPK telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, hal tersebut dapat dilihat dari LHP atas LKPD yang dapat kita terima bersama dengan tepat waktu.
Laporan hasil Pemeriksaan yang telah diserahkan harus di tindak lanjuti sebagai perbaikan tata kelola keuangan bagi daerah masing-masing.
“Kami akan menjadikan atensi khusus pada LHP LKPD ini untuk mengevaluasi proses keuangan di Kota Bima sehingga tercapai predikat Paripurna,” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu selaku perwakilan Eksekutif menyampaikan, bahwa selama proses audit dilaksanakan, tentunya banyak kekurangan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Berkaitan dengan kekurangan-kekurangan tersebut seluruh pemerintah daerah yang hadir bertekad untuk mengikuti aturan dan pedoman kegiatan sebagai acuan agar dapat menyiapkan laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik, terukur, terarah dan akuntabel kedepannya.
“Untuk menindaklanjuti temuan atau catatan atas LKPD pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-NTB, seluruh kepala daerah telah menyusun rencana aksi dan dalam impelementasinya tentu mengharapkan bimbingan serta arahan dari BPKP NTB agar tindak lanjut hasil audit dapat terlaksana dengan tepat sasaran,” harapnya.
Selanjutnya, Djohan juga berharap hasil audit yang telah diserahkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh kepala daerah dan jajarannya agar lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dalam pengelolaan keuangan daerah maupun kegiatan pembangunan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
“Atas WTP yang secara berturut-turut selama beberapa tahun terakhir yang telah di dapatkan oleh Kabupaten Lombok Utara. Atas sinergi seluruh pihak yang terlibat dan atas bimbingan serta arahan yang maksimal dari institusi terkait termasuk BPKP NTB, saya selaku Kepala Daerah KLU menyampaikan terimakasih,” tutup Djohan.(Doel)
