Lombok Utara.Mediajurnalindonesia.id– Pemerintah Daerah Lombok Utara menggelar kegiatan business matching yang berlansung di Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Senin (5/5/2025). Acara ini mempertemukan pelaku usaha pariwisata, petani, pelaku UMKM, penyedia barang, serta tenaga kerja guna menciptakan sinergi ekonomi yang lebih kuat di daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, sejumlah pengusaha, serta perwakilan lembaga terkait.
Dalam sambutannya, Kusmalahadi menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan upaya konkret untuk menyelaraskan kebutuhan antar pelaku usaha dan menyelesaikan persoalan sosial yang ada.
“Salah satu temuan yang cukup memprihatinkan adalah masih adanya anak-anak di bawah umur yang bekerja karena menjadi tulang punggung keluarga. Ini perlu dicarikan solusi, bagaimana mereka bisa berdaya tanpa melanggar aturan,” ujarnya.
Selain itu, Kusmalahadi menyampaikan bahwa Pemda berkomitmen menjembatani produk UMKM lokal agar dapat menembus pasar perhotelan di kawasan wisata, terutama di tiga Gili. Untuk mendukung itu, Pemda akan memberikan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi produk agar sesuai dengan standar industri perhotelan.
“Kita akan bantu dari sisi pelatihan pemasaran, pengurusan sertifikasi, sampai standar kemasan. Kami ingin produk lokal bisa bersaing dan masuk ke hotel-hotel,” katanya.
Kepala DPMPTSP Lombok Utara, Evi Winarni, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program 99 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati. Tujuannya tidak hanya mempertemukan pelaku usaha, tetapi juga menekan angka pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja yang telah dibina oleh Balai Latihan Kerja (BLK).
“Empat perusahaan yang hadir hari ini sudah menyatakan siap bekerja sama. Ke depan kami ingin lebih banyak pelaku usaha terlibat,” kata Evi.
Di sisi lain, Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, mengapresiasi inisiatif Pemda namun menekankan pentingnya data yang akurat mengenai kebutuhan masing-masing hotel. Ia menilai perbedaan standar dan sistem pembayaran kerap menjadi kendala dalam kerja sama antara hotel dan pemasok lokal.
“Kita butuh data kebutuhan hotel secara menyeluruh. Pemerintah juga perlu memberi pelatihan terkait kualitas produk, quality control, dan sistem distribusi, agar tidak terjadi mismatch antara suplier dan hotel,” ujarnya.
Kusnawan berharap kegiatan ini tidak berhenti pada wacana, tetapi berlanjut menjadi kerja sama nyata yang berkelanjutan. “Potensi serapan tinggi ada di tiga Gili. Kalau ini bisa dimaksimalkan, maka ekonomi lokal akan ikut terdorong,” ungkapnya.(Doel)
