Jakarta.mediajurnalindonesia.id-
Pada Kamis, 16 Oktober 2025, Ahmad Yazdi, Ketua Umum Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (APPBGN), kembali menggelar aksi protes di Gedung Badan Gizi Nasional (BGN) di Jalan Kebon Sirih Nomor 1, RT 1/RW 7, Jakarta Pusat. Ini merupakan kunjungan kedua APPBGN ke lokasi tersebut, menargetkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi ini menyoroti dugaan praktik suap atau “uang setoran duluan” yang bervariasi antara Rp10 juta hingga Rp100 juta untuk mendapatkan akses ke titik dapur gratis, termasuk opsi transfer, seperti yang dilaporkan pada 15 Oktober 2025. Protes ini bertujuan meminta pertemuan langsung dengan Wakil Kepala BGN, Soni Sanjaya, untuk melaporkan temuan APPBGN.
Program MBG, yang diluncurkan sebagai prioritas pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto, bertujuan menjangkau 82 juta penerima manfaat secara bertahap, termasuk anak sekolah dan ibu hamil, dengan anggaran Rp71 triliun untuk 2025. Program ini dikelola oleh BGN, lembaga non-kementerian yang dibentuk melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024, dengan target 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Namun, sejak awal 2025, program ini kritik karena tata kelola yang buruk, termasuk dugaan penggelapan dana, keracunan massal pada ribuan anak (Januari-September 2025), dan ketidaktransparanan pengadaan.
Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), program ini “amburadul” dengan dugaan kecurangan anggaran, seperti kasus mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, yang rugi hampir Rp1 miliar meski telah memasok 65.025 porsi makanan pada Februari-Maret 2025, karena dana tidak disalurkan oleh Yayasan MBN. Transparency International Indonesia (TII) juga merilis kajian Corruption Risk Assessment (CRA) yang menunjuk risiko korupsi sistemik akibat konflik kepentingan, pengadaan barang/jasa yang lemah, dan minimnya pengawasan. KPK saat ini sedang mengkaji pencegahan korupsi pada MBG, dengan realisasi anggaran mencapai Rp20,6 triliun per 3 Oktober 2025, sambil menekankan transparansi dan kolaborasi dengan BPOM serta pemda.
Ahmad Yazdi secara spesifik menuntut Presiden Prabowo segera mencopot enam pejabat BGN untuk mencegah dugaan suap yang merugikan mitra, terutama UMKM lokal yang tidak mengetahui manfaat jelas dari program ini. Enam nama tersebut adalah:
* Dadan Hindayana (Kepala BGN): Alumni IPB dengan pengalaman di bidang gizi, tapi disorot karena maraknya kasus keracunan dan dugaan ketidakefektifan pengawasan.* Tigor Pangaribuan (Deputi Sistem dan Tata Kelola) *Ari Santoso,* Rico Febri,* Redy Hendra dan * Soni Sanjaya,” tegasnya
Ahmad Yazdi menjelaskan, agar
supaya kedepannya tidak ada lagi dugaan masalah uang setoran duluan yang merugikan mitra Badan Gizi Nasional yang belum tau jelas pasti untungnya.(Daeng Salman)
Tinggalkan Balasan