Lombok Tengah. Mediajurnalindonesia.id– Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) harus berlandaskan prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, dan amanah. Seluruh tahapan pemilihan diharapkan berlangsung secara demokratis, profesional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Praktisi hukum Heri Irawan, M.H., menegaskan bahwa Pilkades merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang mampu membawa arah pembangunan desa ke depan.
Menurutnya, keberhasilan Pilkades tidak hanya diukur dari hasil penghitungan suara, tetapi juga dari integritas penyelenggara, sikap para calon kepala desa, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses demokrasi berlangsung.
“Pilkades harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan transparan. Masyarakat diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab, tanpa tekanan, intimidasi, politik uang, maupun praktik lain yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan para calon kepala desa agar menjadikan kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai landasan utama dalam mengikuti kontestasi politik di tingkat desa.
Menurut Heri, jabatan kepala desa bukan sekadar kedudukan, melainkan kepercayaan masyarakat yang harus dijaga melalui integritas, tanggung jawab, dan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan golongan.
Selain itu, panitia penyelenggara diharapkan menjalankan tugas secara profesional, netral, dan transparan, mulai dari tahapan persiapan, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, masyarakat diimbau untuk menyampaikan laporan melalui mekanisme dan pihak berwenang agar setiap persoalan dapat ditangani secara objektif, berdasarkan bukti, serta sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Pilihlah pemimpin berdasarkan rekam jejak, integritas, kemampuan, dan komitmennya dalam mengabdi kepada masyarakat. Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar, tetapi persatuan dan persaudaraan harus tetap menjadi prioritas,” tegas Heri.
Polsek Praya Timur Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas
Sementara itu, Kapolsek Praya Timur, IPTU I Nyoman Astika, S.H., menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian, praktisi hukum, penyelenggara Pilkades, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Sinergi tersebut diperlukan untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif selama seluruh tahapan Pilkades berlangsung, khususnya di wilayah Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.
Perbedaan pilihan politik, kata dia, hendaknya tidak menjadi pemicu perselisihan maupun perpecahan di tengah masyarakat. Seluruh pihak diharapkan mengedepankan komunikasi yang baik, sikap saling menghormati, serta penyelesaian persoalan melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Keterlibatan praktisi hukum dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, mencegah potensi pelanggaran, serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Pilkades yang demokratis dan bermartabat.
Dengan semangat kebersamaan, masyarakat diharapkan dapat menjaga stabilitas keamanan, menghormati hasil pemilihan sesuai mekanisme yang berlaku, serta tetap memelihara persatuan dan persaudaraan setelah seluruh tahapan Pilkades selesai.
Pilkades yang berkualitas diharapkan mampu melahirkan pemimpin desa yang amanah, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat demi terwujudnya pembangunan desa yang transparan, adil, dan berkelanjutan.
Pilkades jujur, masyarakat bersatu, pemimpin amanah, desa maju.(*)
Tinggalkan Balasan