Lombok Barat, Mediajurnalindonesia.id- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai mematangkan arah pembangunan dan kebijakan anggaran untuk tahun 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi semakin kuat, pengangguran menurun, kualitas sumber daya manusia meningkat, sekaligus menekan angka kemiskinan.

Target tersebut disampaikan Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Lombok Barat dengan agenda Penjelasan Kepala Daerah sekaligus Penyerahan Draft Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Sidang DPRD Lobar, Senin (31/8/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Lombok Barat Lalu Ivan Indaryadi, didampingi para Wakil Ketua DPRD.

Dalam kesempatan tersebut, Hj. Nurul Adha menyampaikan bahwa KUA-PPAS 2027 menjadi salah satu instrumen penting untuk menerjemahkan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

Tahun 2027, arah pembangunan Lombok Barat mengusung tema “Optimalisasi Kualitas Sumber Daya Manusia”. Tema tersebut dirancang agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Sasaran pembangunan yang kita tuju pada tahun 2027 cukup jelas. Kita ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 5,94 persen, menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 2,70 persen, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 75,09 serta menekan kemiskinan hingga 11,24 persen,” ujar Hj. Nurul Adha.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

Hal itu tercermin dari target gini rasio yang dipatok sebesar 0,340.

“Untuk mencapainya, kita berharap kebijakan dapat bertemu pada beberapa hal pokok, yaitu memperkuat kesejahteraan dari desa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja hingga mengembangkan ekonomi produktif,” jelasnya.

Hj. Nurul Adha menegaskan, pembangunan berbasis desa menjadi salah satu bagian penting dalam strategi pemerintah daerah. Penguatan ekonomi masyarakat di tingkat bawah dinilai dapat menjadi fondasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan.

Selain sektor ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah mendorong agar kebijakan pembangunan 2027 tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan dan produktivitas masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan gambaran umum postur anggaran dalam Draft KUA-PPAS Lombok Barat Tahun Anggaran 2027.

Dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan bersama DPRD Lombok Barat untuk menyelaraskan prioritas pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah berharap proses pembahasan KUA-PPAS dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih terarah, efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan target pertumbuhan ekonomi 5,94 persen, pengangguran 2,70 persen, IPM 75,09, serta kemiskinan 11,24 persen, Pemkab Lombok Barat menempatkan tahun 2027 sebagai momentum untuk mendorong ekonomi yang lebih produktif sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Red)