Sumbawa Barat.Mediajurnalindonesia.id | Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., mendorong pengembangan pariwisata kerakyatan agar pertumbuhan investasi sektor pariwisata memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat lokal.
Hal itu disampaikan Amar saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumbawa Barat dengan tema pariwisata kerakyatan di kawasan Bendungan Tiu Suntuk, Kecamatan Brang Rea, Sabtu (8/8/2026).
Amar mengatakan pemerintah daerah tengah merancang paket perjalanan wisata yang menghubungkan hotel dengan berbagai destinasi pariwisata kerakyatan. Skema tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dan memperoleh manfaat ekonomi dari pertumbuhan industri pariwisata.
“Pariwisata kerakyatan menjadi salah satu fokus pengembangan ekonomi daerah. Pertumbuhan pariwisata tidak boleh hanya ditandai dengan meningkatnya investasi dan kunjungan wisatawan, tetapi juga harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” kata Amar.
Menurut dia, keberadaan investasi pariwisata harus mampu menciptakan keterkaitan ekonomi dengan masyarakat sekitar. Dengan demikian, aktivitas wisata tidak berhenti pada kawasan investasi, tetapi ikut menggerakkan usaha masyarakat di berbagai destinasi.
Amar mengapresiasi PWI Kabupaten Sumbawa Barat yang dinilainya terus memberikan dukungan dan semangat kepada pemerintah daerah dalam mendorong program-program prioritas pembangunan, termasuk pengembangan pariwisata kerakyatan.
Ia mengatakan pengembangan pariwisata tersebut merupakan bagian dari arah besar pembangunan daerah yang telah dituangkan melalui program Kartu KSB Maju dan Sumbawa Barat Maju Luar Biasa.
“Memang dari awal saya selalu konsisten dengan apa yang namanya Kartu KSB Maju dan Sumbawa Barat Maju Luar Biasa. Dengan desain yang bagus, itu yang saya kampanyekan dan saya laksanakan, karena memang butuh arah yang tegas dan jelas menuju kita kehilangan status sebagai kabupaten penghasil,” ujarnya.
Amar menjelaskan pemerintah daerah juga telah menyiapkan landasan kebijakan untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas agar program dapat dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan.
“Di DPMD sudah kita susun bahwa untuk ketahanan sosial, insyaallah Kartu KSB Maju bisa memberikan ketahanan sosial. Di Kartu KSB Maju ada Pergub Nomor 13 Tahun 2025 dan KSB Maju Luar Biasa Pergub Nomor 27 Tahun 2026. Apa pun kebijakan pemerintah harus memiliki payung hukum,” katanya.
Dalam program Sumbawa Barat Maju Luar Biasa, lanjut Amar, pemerintah daerah membagi fokus pembangunan ekonomi ke dalam tiga klaster utama.
Klaster pertama mencakup sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Klaster kedua adalah pariwisata, sedangkan klaster ketiga mencakup sektor industri.
Khusus sektor pariwisata, pemerintah daerah membaginya menjadi dua bagian, yakni pariwisata investasi dan pariwisata kerakyatan.
“Di dalam KSB Maju Luar Biasa kami membagi menjadi tiga klaster. Pertama, klaster pertanian, peternakan dan perikanan. Kedua, klaster pariwisata. Ketiga, klaster industri. Di klaster pariwisata ini dibagi dua, ada pariwisata investasi dan ada pariwisata kerakyatan,” ujarnya.
Pemisahan tersebut, kata Amar, dilakukan agar perkembangan investasi pariwisata tidak menciptakan kesenjangan manfaat ekonomi dengan masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah daerah yang memiliki perkembangan sektor pariwisata cukup pesat, namun masih menghadapi persoalan kemiskinan. Kondisi tersebut menjadi pembelajaran agar pembangunan pariwisata di Sumbawa Barat tidak hanya mengejar pertumbuhan investasi dan jumlah kunjungan wisatawan.
“Kenapa kita ambil pariwisata kerakyatan dan kita pisah dengan pariwisata investasi? Karena banyak daerah-daerah yang sukses pariwisatanya tetapi angka kemiskinannya tinggi. Sebab pendapatannya hanya berputar di klaster investasi,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah daerah ingin membangun keterhubungan antara pariwisata investasi dengan pariwisata kerakyatan. Investasi diharapkan menjadi penggerak yang mampu membuka pasar, menciptakan permintaan, sekaligus memperluas peluang usaha bagi masyarakat lokal.
“Bagaimana pariwisata investasi bisa mengungkit pariwisata kerakyatan,” tegas Amar.
Menurutnya, konsep tersebut menjadi penting bagi Sumbawa Barat dalam menghadapi perubahan struktur ekonomi daerah. Ketika status sebagai daerah penghasil sumber daya alam tidak lagi menjadi satu-satunya tumpuan, sektor pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan, dan industri harus dipersiapkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
FGD yang digelar PWI Sumbawa Barat tersebut menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan pemerintah, insan pers dan pemangku kepentingan dalam membahas arah pengembangan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada investasi, tetapi juga pemberdayaan masyarakat.
Melalui pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat dan keterhubungan dengan industri pariwisata, pemerintah daerah berharap manfaat ekonomi sektor pariwisata dapat dirasakan lebih luas, khususnya oleh masyarakat yang berada di sekitar destinasi wisata.(*)
Tinggalkan Balasan