Lombok Utara, Mediajurnalindonesia.id – Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH bersama Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (24/9/2025).
Rapat dengan agenda jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 itu digelar di ruang sidang utama.
Rapat dipimpin Ketua DPRD KLU Agus Jasmani, didampingi Wakil Ketua I Hakamah dan Wakil Ketua II I Made Karjyase, S.PdH, serta diikuti seluruh anggota dewan. Hadir pula jajaran Forkopimda, kepala OPD lingkup Pemda Lombok Utara, dan sejumlah undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Kusmalahadi menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi. Menanggapi Fraksi Gerindra, ia menegaskan komitmen Pemda untuk memastikan program prioritas dalam APBD Perubahan 2025 benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Program tersebut difokuskan pada pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan. Pemerintah juga menyiapkan skema tambahan untuk pemulihan ekonomi, di antaranya subsidi bunga pinjaman bagi usaha mikro dan penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
“Iklim investasi harus sehat, transparan, dan bebas dari pungutan yang tidak proporsional. Pemerintah berkomitmen menciptakan regulasi ramah investasi dan memperluas akses pasar bagi UKM,” kata Kus.
Masukan terkait perbaikan jalan pelosok turut menjadi perhatian serius. Pemda, kata Kus, akan mengoptimalkan alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan yang berpengaruh langsung pada konektivitas ekonomi desa dan daerah terpencil.
Di sisi lain, pemerintah berkomitmen memperkuat sistem seleksi pimpinan OPD berbasis kinerja, integritas, dan kompetensi agar birokrasi berjalan profesional dan akuntabel.
Menjawab Fraksi PNI, Kus menjelaskan soal pengurangan belanja hibah yang semula Rp27,36 miliar turun menjadi Rp5,03 miliar dalam Perubahan KUA-PPAS 2025. Hal ini terjadi karena adanya koreksi input belanja BOS yang dialihkan ke pos belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
Sementara itu, terkait tindak lanjut tenaga kontrak, ia menegaskan bahwa yang telah mengikuti seleksi CPNS tahap 1 dan 2 tetap diakomodasi. Namun, bagi yang tidak mengikuti seleksi, tidak bisa diusulkan kembali sesuai ketentuan Menpan RI Nomor 16 Tahun 2025.
Terkait sejumlah ruas jalan seperti Gondang-Baru Murmas dan Akar-akar Pawang Timpas, Kus menyebut perencanaan sudah disiapkan sejak 2021. Namun, pelaksanaan fisiknya menunggu ketersediaan anggaran APBD secara bertahap.
Di sisi lain, Pemda mencatat penurunan angka kemiskinan dari 23,96 persen menjadi 20,74 persen atau turun 3,22 persen. Data ini berdasarkan rilis BPS Provinsi NTB 2025.
“Pencapaian ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi Fraksi Demokrat, Kus menjelaskan bahwa pendapatan daerah meningkat dari Rp1,15 triliun menjadi Rp1,167 triliun atau naik Rp17,01 miliar. Belanja daerah juga naik signifikan dari Rp1,145 triliun menjadi Rp1,272 triliun.
“Postur pendapatan ini belum termasuk tambahan dana transfer dari Kementerian Keuangan, hibah CSR Bank BSI, serta skema penanganan lainnya,” jelas Kus.
Di akhir penyampaiannya, Kus menyampaikan apresiasi atas masukan seluruh fraksi. “Semoga ke depan, kerja sama harmonis antara legislatif dan eksekutif terus terjalin demi pembangunan yang berkelanjutan di Lombok Utara,” pungkasnya.(Doel)
