Lombok Utara.Mediajurnalindonesia.id– Rapat kerja Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama jajaran eksekutif terkait koordinasi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua berjalan pincang. Dari tujuh anggota, hanya dua orang yang hadir.
Ketua Komisi I DPRD KLU, Rusdianto, mengakui minimnya kehadiran dalam rapat yang digelar Rabu (14/5/2025) itu. Ia mengatakan bahwa mayoritas anggota Komisi I tengah menjalankan tugas keluar daerah dalam kapasitas sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
“Jadwal resmi dari Bamus memang kegiatan Bapemperda dan BK. Empat anggota Komisi I juga bagian dari Bapemperda. Tapi karena urgensi isu PPPK, maka Ketua Dewan mengambil inisiatif untuk tetap melaksanakan rakor,” kata Rusdianto kepada wartawan usai rapat.
Meski demikian, pelaksanaan rapat yang hanya dihadiri dua anggota menuai tanda tanya. Apalagi, salah satu anggota Komisi I lainnya, Raden Nyakradi, mengaku tidak mengetahui adanya rapat tersebut.
“Tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tidak ada rapat internal juga. Tiba-tiba ada rapat,” kata Nyakradi saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Menurut Nyakradi, jadwal keberangkatan keluar daerah sudah ditetapkan sebelumnya dan telah melalui persetujuan Badan Musyawarah.
“Kami sedang tugas luar, dan itu sudah dijadwalkan,” katanya.
Rapat koordinasi yang seharusnya menjadi wadah penting untuk menyamakan langkah rekrutmen PPPK justru kehilangan daya dorong karena minimnya representasi anggota. Keputusan untuk tetap melanjutkan rapat dalam kondisi tidak ideal ini pun menimbulkan kesan bahwa koordinasi internal di tubuh Komisi I DPRD KLU belum berjalan solid.
Sementara urgensi isu PPPK tak diragukan, absennya hampir seluruh anggota justru membuka ruang kritik terhadap manajemen waktu dan komunikasi internal para wakil rakyat.(Doel)
