Lombok Utara.Mediajurnalindonesia.id- Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Kabupaten Lombok Utara tahun 2025–2029. Acara berlangsung di Lotara Point, Kecamatan Pemenang, Selasa (6/5/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua TP PKK KLU Hj. Rohani Najmul Akhyar, para staf ahli, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Kepala Desa, serta Perwakilan Generasi Muda, Perempuan, Lansia, dan Penyandang Disabilitas. Tercatat, sebanyak 300 peserta turut mengikuti forum ini.
Dalam sambutannya, Wabup Kusmalahadi menekankan pentingnya Musrenbang RPJMD sebagai wadah menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi dan misi kepala daerah.
“Kami membuka diri seluas-luasnya terhadap masukan dan harapan masyarakat untuk lima tahun ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, RPJMD kali ini memprioritaskan sejumlah isu strategis, seperti penanggulangan kemiskinan, pengembangan sektor pertanian dan pariwisata, serta peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).
Wabup Kusmalahadi mengungkapkan, tingkat kemiskinan di Lombok Utara telah mengalami penurunan signifikan dari 43,12 persen pada 2008 menjadi 23,96 persen pada 2024. Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan tren positif, tumbuh 4,28 persen tahun lalu, setelah sempat terkontraksi akibat pandemi.
Meski demikian, tantangan masih membayangi, antara lain di sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan air.
“Kami berharap seluruh elemen, baik pemerintah pusat, swasta, perbankan, maupun masyarakat sipil, dapat bersinergi dalam memajukan Lombok Utara,” ujar Kusmalahadi.
Sementara itu, Kepala Bappeda KLU, Gatot Sugiarto, menjelaskan bahwa visi RPJMD 2025–2029 adalah “Bersatu untuk Kabupaten Lombok Utara Semakin Maju”, yang diselaraskan dengan visi pembangunan provinsi dan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, Musrenbang RPJMD menjadi forum penting untuk menyepakati tujuan, sasaran, hingga subkegiatan yang akan menjadi dasar program kerja OPD ke depan.
Senada dengan itu, Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, menekankan perlunya dokumen RPJMD yang realistis dan adaptif, terutama dalam menjawab keterbatasan anggaran daerah.
“Lima tahun bukan waktu yang singkat. Apa yang dirumuskan hari ini harus menjadi pedoman aksi nyata ke depan,” tegas Agus.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnain, menyebut Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah pertama di NTB yang melaksanakan Musrenbang RPJMD 2025–2029.
Ia menilai penyusunan RPJMD harus mempertimbangkan potensi unggulan daerah, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan, agar berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tapi pondasi utama pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.(Doel)
