Mataram NTB.Mediajurnalindonesia.id-
Ketua Asosiasi Peternak dan Pedagan 1 Sapi Bima Furqan dan Ketua Gabungan Pengusaha Hewan Indonesia (Gapehani) Bima Mujiburrahman SH., mendesak Pemerintah Provinsi NTB agar segera mencari solusi terkait tata kelola pendistribusian sapi keluar NTB.
Keduanya merasa bahwa proses pendistribusian sapi dari Kabupaten Bima dan Dompu hingga tahun ke 4 kali ini belum ada perubahan dan masih merugikan masyarakat. Selain Proses izin yang lama dan rumit sehingga resiko kerugian ditanggung sendiri oleh masyarakat hingga kepada resiko kematian sapi dalam proses antrian yang sangat panjang. Ini menandakan pemerintah belum sepenuhnya turun tangan dalam proses ini.
Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang dilaksanakan Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima bersama Gabungan Pengusaha Hewan Indonesia (Gapehani) Bima di Mataram, Minggu (27/04/2025).
Dalam konferensi pers tersebut baik Furqan maupun Mujiburrahman menyatakan Pengurusan proses pendistribusian sapi di NTB terlalu rumit dan ribet.
“Proses pengurusan izin pengiriman sapi ini begitu ribet. Sepertinya pemerintah kita tidak serius ingin mencari solusi agar proses pengiriman dapat berjalan sesuai estimasi,”ucap kedua Ketua yang sama-sama mengurus tentang perdagangan sapi dari Kabupaten Bima ini.
Tahun ini tercatat hingga hati ini telah 16 ekor sapi mati dalam proses pengiriman. Hal ini disebabkan akibat antrian yang terlalu lama untuk bisa nyebrang dari Pelabuhan Gili Mas Lembar NTB ke Pelabuhan Jangkar Jawa Timur.
“Kami ingin membantu masyarakat khususnya pengusaha sapi dari Dompu Bima untuk meminimalisir resiko kerugian. Bayangkan saja jika diharuskan 15 juta saja per ekor maka saat ini masyarakat sudah merugi hingga 240 juta,belum lagi pungutan lain selama perjalanan seperti upah kebersihan di kapal per satu truk tronton 200 ribu rupiah. Ini tentu sangat memberatkan. Namun itu tidak masalah jika pengiriman ini bisa lancar sampai tujuan, “tegas Mujiburrahman.
Untuk itu lanjutnya, pihaknya sangat berharap kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait dan Pemerintah Daerah NTB khususnya untuk bisa menemukan solusi dan menyelesaikan persoalan yang sama dari tahun ke tahun ini.
“Kalau bukan pemerintah yang bisa menyelesaikan siapa lagi, “ ucapnya penuh tanya.
Sementara itu Furqan mengatakan, kurang lebih 10.000 masyarakat Bima Dompu menggantungkan hidupnya di usaha perdagangan sapi ini. Dalam per tahun sapi yang dikirim dari 3 kabupaten di pulau Sumbawa ini mencapai 16 ribu ekor sapi dari Bima Dompu dikirim ke Jabodetabek untuk memenuhi kebutuhan permintaan di sana.
“Jika dihargakan 15 juta saja per ekor maka ratusan miliar uang yang harusnya bisa berada di NTB khususnya di Kabupaten Bima dan Dompu dari hasil usaha ini, “Jelas Furqan.
Oleh Karenanya Asosiasi yang dipimpinnya sangat berharap kepada pemerintah terutama Pemerintah Daerah NTB agar melalui Gubernur NTB bisa membuat suatu tata kelola pendistribusian sapi dengan lebih sederhana sebagai upaya pemerintah NTB membantu mensejahterakan masyarakatnya.(Mji)
