Lombok Barat, NTB, Mediajurnalindonesia.id- Dalam sebuah pernyataannya yang menyoroti hubungan antara pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan desa-desa di wilayah Lombok Barat dan Ntb pada umumnya, Sahril SH, Ketua DPD PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Indonesia) NTB, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepemimpinan Gubernur Iqbal-Dinda. Menurutnya, sinergi yang diharapkan antara pemerintah provinsi dan desa masih jauh dari harapan. ( _Sinerginats yang hilang,red)_
Sahril menilai bahwa pemerintah provinsi lebih terfokus pada teori dan pencitraan publik ketimbang pada pendekatan praktik yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Ia menyatakan, “Belum ada program nyata yang dapat dirasakan oleh desa. Gubernur ini belum memahami medan cara berkebijakan dan membangun sinergi dengan desa, hanya omong-omong saja,” ujar Sahril saat ditemui di Mataram pada 22 Mei 2025.
Salah satu sorotan utama dari pernyataan Sahril adalah program ” *Desa Mendunia”* yang dipromosikan oleh pemerintah provinsi. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, program tersebut belum memberikan akses dan manfaat yang jelas bagi desa-desa di NTB.
“Kami belum bisa mengakses program itu. Bagaimana cara untuk mendapatkannya? Bagaimana cara kompetisinya? Bagaimana cara menyerapnya?” tanya Sahril, mencerminkan keresahan yang dirasakan oleh aparatur desa.
Ketua PAPDESI sekaligus ketua Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lobar itu melanjutkan dengan membandingkan kinerja Gubernur NTB dengan gubernur-gubernur dari provinsi lain yang telah berhasil menjalankan program-program pembangunan desa secara efektif. “Gubernur-gubernur di luar daerah lainnya telah berhasil menjalankan program-program visi misinya. Sementara Gubernur NTB ini belum memahami cara membangun sinergi dengan desa,” ia menambahkan.
Sahril berharap agar Gubernur NTB dapat mengambil pelajaran dari pengalaman provinsi lain, memahami kebutuhan nyata desa, dan mulai mengimplementasikan program-program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Gubernur ini harus banyak belajar lagi tentang cara membangun sinergi dengan desa dan mengelola sistem manajemen pemerintahannya,” jelas Sahril.
Dengan ungkapan kekecewaannya, Sahril mengajak semua pihak, terutama pemerintah provinsi, untuk lebih peka dan responsif terhadap kebutuhan desa. Ia percaya bahwa dengan program-program pembangunan yang tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat, hubungan antara pemerintah dan desa akan menjadi lebih harmonis dan produktif.
Harapan ini merupakan suatu langkah menuju perbaikan, di mana pemerintah provinsi dapat memfokuskan perhatian dan sumber daya yang cukup untuk membangun sinergi yang kuat dengan desa-desa di NTB, demi kemajuan bersama dan kesejahteraan masyarakat. (Ramli Mji)
