Sumbawa Barat.Mediajurnalindonesia.id- Menjelang peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-23 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si., memaparkan sejumlah capaian pembangunan dan program strategis pemerintah daerah dalam konferensi pers.
Dalam pemaparannya, Bupati menjelaskan berbagai indikator kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan program Kartu Sumbawa Barat Maju, hingga strategi pengembangan ekonomi daerah melalui program Sumbawa Barat Maju Luar Biasa.pada selasa (17/11/26)
Berdasarkan data yang dipaparkan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa Barat pada 2026 tercatat sebesar 10,55 persen, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 19,22 ribu jiwa. Sementara garis kemiskinan berada pada angka Rp678.050 per kapita per bulan.
Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 3,84 persen, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 72,15 persen.
Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KSB mencapai 77,28, dengan angka Umur Harapan Hidup (UHH) 73,69 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) 13,85 tahun, serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 9,65 tahun. Pengeluaran per kapita tercatat sebesar Rp19,4 juta.
Kartu Sumbawa Barat Maju Jangkau Masyarakat
Salah satu program unggulan yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah Kartu Sumbawa Barat Maju sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025.
Dengan jumlah penduduk 163.145 jiwa dan 54.151 kepala keluarga, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp65,16 miliar pada 2025 dan Rp62,28 miliar pada 2026 untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Dalam pemaparan tersebut disebutkan, akumulasi penerima layanan Kartu Sumbawa Barat Maju sejak awal pelaksanaan hingga saat ini mencapai 297.213 layanan atau tercatat melibatkan 73.046 KK. Capaian tersebut disebut setara dengan 45 persen dari total penduduk KSB.
Program ini mencakup tujuh bidang pelayanan, yakni Maju Pendidikan melalui bantuan seragam dan dukungan pendidikan lainnya; Maju Kesehatan melalui layanan Tim Reaksi Cepat (TRC); Maju Perumahan melalui Bantuan Rumah Layak Huni (BRLH); Maju Tani Ternak melalui bantuan pupuk dan bibit; Maju Perikanan melalui bantuan peralatan dan asuransi nelayan; Maju UMKM melalui bantuan modal usaha; serta Maju Sosial melalui berbagai bantuan sosial.
Bangun Klaster Ekonomi Baru di Luar Pertambangan
Selain program pelayanan masyarakat, pemerintah daerah juga mendorong penguatan ekonomi melalui program Sumbawa Barat Maju Luar Biasa yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2026.
Strategi ini diarahkan untuk menumbuhkan klaster-klaster ekonomi baru berbasis potensi kewilayahan guna mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan.
Dalam data yang dipaparkan, pertumbuhan ekonomi KSB pada 2026 tercatat sebesar 3,01 persen dengan sektor pertambangan, sementara pertumbuhan ekonomi tanpa sektor pertambangan mencapai 3,79 persen.
Struktur ekonomi daerah pada 2025 masih didominasi sektor pertambangan sebesar 84,23 persen, sedangkan sektor nonpertambangan berkontribusi sebesar 15,77 persen.
Untuk memperkuat sektor ekonomi nonpertambangan, pemerintah daerah menetapkan tiga klaster pengembangan utama.
Pertama, klaster pertanian, peternakan, dan perikanan, yang meliputi program Mandiri Benih Padi, budidaya hortikultura, agribisnis peternakan sapi dan ayam, budidaya perikanan, cold storage udang, agribisnis udang, serta pengembangan komoditas kakao.
Kedua, klaster pariwisata yang diarahkan melalui pengembangan pariwisata investasi dan pariwisata kerakyatan.
Ketiga, klaster industri yang mencakup industri hilirisasi serta penguatan industri ketenagakerjaan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan pendidikan vokasi ketenagakerjaan.

Kemiskinan Menurun, Disparitas Wilayah Jadi Perhatian
Dalam pemaparan profil kemiskinan 2026, pemerintah daerah juga menyoroti perkembangan indikator kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat.
Jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 19,22 ribu jiwa atau 10,55 persen. Garis kemiskinan mengalami kenaikan setiap tahun sejak 2022 hingga 2026, dengan posisi terakhir sebesar Rp678.050 per kapita per bulan.
Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada 2026 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada aspek perbandingan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, persentase penduduk miskin KSB mengalami penurunan sebesar 0,97 poin persentase pada periode 2025–2026.
Data tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan kesejahteraan masyarakat sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan.
Memasuki usia ke-23 tahun, Kabupaten Sumbawa Barat menghadapi tantangan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat sektor ekonomi produktif di luar pertambangan.
Melalui penguatan program pelayanan masyarakat dan pengembangan klaster ekonomi berbasis potensi wilayah, pemerintah daerah berupaya membangun fondasi ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan bagi masyarakat Sumbawa Barat.(*)

Tinggalkan Balasan