Lombok Barat, Mediajurnalindonesia.id- Sebuah dialog penting yang membahas rencana pemberian dana sebesar satu miliar rupiah per desa, atau sekitar 100 juta rupiah per dusun, berlangsung di Aula Bupati Lombok Barat. Acara ini dihadiri langsung oleh Asisten 2 Sekretariat Daerah, ketua Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD), ketua Program Studi NTB dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, serta berbagai birokrat dan tokoh masyarakat setempat. 11/5/2025
Selain mereka, hadir pula Yuda, Ketua Gerakan Serikat Pemuda Lombok Barat (GSPL), yang turut serta menyuarakan keprihatinan dan harapan masyarakat terhadap realisasi program tersebut. Tema utama diskusi adalah “1 Miliar Per Desa, 100 Juta Per Dusun,” sebuah inisiatif program dari Bupati dan wakil Bupati Lobar (LAZADHA) yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan desa dan mengurangi ketimpangan sosial di wilayah tersebut.
Namun, sayangnya, kejelasan mengenai mekanisme dan regulasi pelaksanaan program ini masih sangat minim. Para narasumber yang hadir, termasuk pejabat birokrasi dan akademisi, cenderung memberikan penjelasan yang bersifat motivasi dan umum, tanpa menyertakan rincian konkret tentang regulasi, syarat, dan tahapan teknis yang harus dilalui. Mereka seolah-olah hanya menyampaikan pesan-pesan semangat tanpa menyentuh aspek operasionalnya secara mendalam.
Yuda, yang juga aktif sebagai praktisi dan penggiat pemuda di Lombok Barat, menyoroti bahwa ketidakjelasan ini dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpastian di masyarakat. Ia menegaskan bahwa yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah jawaban simpel: apakah program ini akan terealisasi atau tidak.
“Simpel saja, bisa atau tidaknya program ini terealisasi. Jangan berputar pada motivasi tanpa kejelasan regulasi,” ujarnya tegas.
Selain itu, Yuda mengingatkan bahwa dana desa dan pendapatan asli daerah (PAD) Lombok Barat saat ini sedang mengalami penurunan, sehingga pertanyaan besar muncul: apakah mampu secara finansial mendukung program sebesar itu? Ia menilai, meskipun begitu, masyarakat tetap mengharapkan aksi nyata dari pemerintah daerah, terutama dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, agar program ini tidak sekadar wacana, melainkan benar-benar terealisasi dan memberi manfaat langsung.
Meskipun setelah diskusi tidak ada kejelasan formal mengenai mekanisme dan regulasi program, Yuda menyatakan bahwa hal itu tidak menjadi masalah besar. Ia menegaskan, yang terpenting adalah adanya komitmen dan tindakan nyata dari pemerintah untuk mewujudkan janji tersebut demi kesejahteraan masyarakat desa.
Harapan besar disampaikan oleh berbagai kalangan, terutama masyarakat bawah, agar program ini tidak sekadar isapan jempol. Mereka menanti langkah konkret dari pemerintah daerah yang mampu mengatasi tantangan finansial dan regulasi, serta mampu menjadikan program ini sebagai solusi nyata untuk meningkatkan taraf hidup di desa-desa Lombok Barat.(*)
