Inspektur saat memberikan materi Penguatan kapasitas BPD di Jipa Klui.

Lombok Utara, Mediajurnalindonesia.id – Inspektorat Kabupaten Lombok Utara (KLU), memperkuat upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah kecamatan.

Kepala Inspektorat KLU, Heriyanto, mengatakan, pengawasan internal pemerintah tidak semata-mata berorientasi pada pemeriksaan atau pencarian temuan pelanggaran. Inspektorat juga memiliki tanggung jawab melakukan pencegahan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, asistensi, evaluasi, dan pendampingan.

Menurut dia, upaya pencegahan perlu dilakukan sejak tingkat pemerintahan paling bawah, yakni desa. Sebab, desa merupakan salah satu entitas yang menjadi objek pengawasan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), terutama dalam pengelolaan keuangan.

“Karena itu, kapasitas desa harus ditingkatkan. Kami juga harus aktif melakukan pencegahan, pengawasan, dan pembinaan agar potensi penyimpangan dapat diminimalkan,” kata Heriyanto saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/11/2026).

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Inspektorat KLU telah berkoordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP2KBPMD) untuk memfasilitasi penguatan kapasitas BPD. Kegiatan yang berlangsung di Jipa Klui itu diikuti 42 ketua BPD, sementara satu ketua BPD dilaporkan tidak hadir.

Dalam kegiatan tersebut, Inspektorat memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi BPD dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan keuangan desa. Peran tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Heriyanto menjelaskan, pengawasan yang dilakukan BPD berbeda dengan pemeriksaan atau audit yang menjadi kewenangan lembaga pengawasan. BPD memiliki fungsi pengawasan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran desa.

Karena itu, BPD perlu terlibat aktif dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), termasuk pembahasan dan persetujuannya. Dengan keterlibatan tersebut, BPD dapat mengawal penggunaan anggaran agar sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Apabila menemukan persoalan dalam pengelolaan keuangan desa, BPD dapat menyampaikannya melalui musyawarah desa (Musdes) sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan penyelesaian masalah.

Heriyanto berharap, peningkatan kapasitas BPD dapat menekan jumlah temuan dalam pengelolaan keuangan desa. Ia juga meminta DP2KBPMD terus memberikan ruang bagi kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota BPD secara berkelanjutan.

Selain BPD, Inspektorat KLU juga mendorong penguatan peran camat dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Salah satu langkah yang disiapkan adalah melakukan pembinaan terhadap seluruh kepala desa di Kecamatan Bayan.

Pembinaan tersebut akan diarahkan pada upaya mitigasi risiko dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk mengidentifikasi potensi persoalan administrasi, penyimpangan anggaran, hingga risiko hukum yang dapat muncul akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi.

Menurut Heriyanto, pemahaman terhadap risiko tersebut penting agar pemerintah desa lebih berhati-hati dan patuh dalam mengelola anggaran.

Ia menegaskan, paradigma pengawasan pemerintah saat ini harus mengalami perubahan. Pengawasan tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya mencari kesalahan atau menemukan pelanggaran, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi akar persoalan dan memberikan rekomendasi strategis agar masalah serupa tidak terulang.

“Harus ada keseimbangan antara aspek pencegahan dan pengawasan melalui fungsi audit. Ketika ditemukan masalah, kita harus mampu menemukan akar persoalannya, memberikan rekomendasi strategis, dan memastikan masalah itu tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Heriyanto menekankan bahwa esensi pengawasan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan dan tanggung jawab dalam penggunaan kewenangan serta anggaran negara.

“Mengawasi sesungguhnya bukan mencari kesalahan, tetapi menjaga amanah agar tidak disalahgunakan,” kata Heriyanto.(D)