Lombok Barat, Mediajurnalindonesia.id- Momentum menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lombok Barat tidak hanya diisi dengan kegiatan zikir dan doa. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga memanfaatkannya sebagai momentum untuk memperkuat kepedulian sosial melalui berbagai program bantuan bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Tgh. Taisir Al-Azhar saat dikonfirmasi media usai mengikuti kegiatan zikir dan doa yang digelar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Bencingah Agung, Jumat (14/8/2026).
Menurut Tgh. Taisir, sejumlah program bantuan telah disiapkan sebagai bagian dari ikhtiar membantu masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, penyediaan rumah layak huni, serta penguatan ekonomi masyarakat.
“Alhamdulillah, dalam rangka persiapan menyambut 17 Agustus, kami ikut mengambil bagian dengan memberikan bantuan kepada masyarakat Lombok Barat sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan,” ujar Tgh. Taisir.
Salah satu program yang disiapkan adalah bantuan pendidikan dengan total anggaran Rp1 miliar. Bantuan tersebut menyasar mahasiswa jenjang S1, S2, S3 atau doktor, serta mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri.
Total penerima bantuan mencapai 622 orang, terdiri atas 500 penerima jenjang S1, 44 penerima jenjang S2, 26 penerima jenjang S3, dan 52 penerima yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri.
Besaran bantuan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Penerima S1 mendapatkan masing-masing Rp1 juta, S2 sebesar Rp2,5 juta, sedangkan penerima S3 dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri masing-masing mendapatkan Rp5 juta.
“Totalnya satu miliar rupiah. Untuk S1 masing-masing satu juta rupiah, S2 dua juta lima ratus ribu, S3 lima juta, dan yang sedang di luar negeri masing-masing lima juta rupiah,” jelasnya.
Penyerahan secara simbolis dilakukan pada kegiatan tersebut, sementara penyaluran bantuan kepada seluruh penerima dijadwalkan berlangsung pada Rabu mendatang di kantor terkait.
Rp2,1 Miliar untuk Rumah Layak Huni
Selain bantuan pendidikan, perhatian juga diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang lebih layak. Program rumah layak huni tersebut disiapkan dengan anggaran mencapai Rp2,1 miliar.
Sebanyak 21 unit rumah telah mulai dikerjakan sejak akhir Juli 2026. Dari jumlah tersebut, dua rumah disebut telah selesai dikerjakan.
Tgh. Taisir menjelaskan, nilai bantuan pembangunan rumah disesuaikan dengan kondisi masing-masing rumah berdasarkan hasil survei di lapangan. Nilainya berkisar antara Rp25 juta hingga maksimal Rp35 juta per unit.
“Semula dalam rencana kerja kami jumlahnya sekitar 84 rumah dengan asumsi Rp25 juta per unit. Tetapi setelah dilakukan survei, ternyata banyak rumah yang membutuhkan anggaran lebih dari Rp25 juta, sehingga maksimalnya bisa mencapai Rp35 juta,” katanya.
Dengan penyesuaian tersebut, jumlah rumah yang dapat dibangun pada tahun ini diperkirakan berada di kisaran 65 hingga 75 unit.
Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan target sekitar 25 unit dalam setiap periode dua bulan. Program tersebut ditargetkan dapat dirampungkan sebelum November 2026, seiring berakhirnya masa kepengurusan pada 26 November 2026.
Data penerima program rumah layak huni tersebut, kata Tgh. Taisir, tidak ditentukan secara sepihak. Penetapan dilakukan berdasarkan hasil survei dan verifikasi dengan mengacu pada data dari Dinas Sosial serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait, termasuk Dinas PUPR.
Gerobak Produktif untuk Dorong Ekonomi Warga
Program lainnya adalah bantuan gerobak produktif dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp500 juta.
Berbeda dengan bantuan rumah dan pendidikan yang penerimanya telah melalui proses pendataan, penerima gerobak produktif masih dalam tahap verifikasi. Masyarakat yang mengajukan bantuan nantinya akan melalui proses survei untuk memastikan kelayakan dan kebutuhan di lapangan.
“Kalau ada masyarakat yang datang meminta kemudian kita survei dan dinilai layak mendapatkan, tentu akan kita akomodir,” ungkapnya.
Tgh. Taisir menegaskan, proses verifikasi penerima bantuan dilakukan secara faktual dengan melibatkan koordinasi lintas sektor. Hal tersebut penting agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, penanganan persoalan kemiskinan tidak hanya menyasar masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem, tetapi juga kelompok masyarakat yang menghadapi persoalan sosial dan kesehatan yang turut memengaruhi kondisi ekonomi keluarga.
Karena itu, proses verifikasi akan terus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan sejumlah perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR.
“Verifikasi faktual ini penting, karena masyarakat yang membutuhkan perhatian bukan hanya yang masuk kategori miskin ekstrem, tetapi juga mereka yang menghadapi persoalan kesehatan, termasuk yang terdampak penyakit seperti TBC,” ujarnya.
Ia berharap seluruh program tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lombok Barat sekaligus menjadi bagian dari semangat kemerdekaan untuk menghadirkan kepedulian, pemerataan manfaat pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat Lombok Barat,” pungkasnya. (Ramli MJI)
Tinggalkan Balasan