Mataram, NTB, Mediajurnalindonesia.id- Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan shelter tsunami di Lombok Utara kembali memanas, mencuatnya isu serpihan lain yang melibatkan Sadimin, Kepala Dinas PUPR NTB. Terungkapnya dugaan perubahan Detail Engineering Design (DED) yang tak tercatat dalam berita acara proyek, membawa nama Sadimin menjadi sorotan publik dan menghasilkan desakan dari Aliansi Mahasiswa Peduli Indonesia (AMPI) NTB untuk pencopotannya dari jabatan.
Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Mataram, terdakwa Aprialely Nirmala memberi pengakuan penting terkait perubahan DED yang dilakukan pada tahap perencanaan. Ia menyatakan bahwa rancangan awal dari PT Qorina tahun 2012 dinilai kurang detail, kendati ada pengakuan bahwa desain yang baru lebih komprehensif. Namun, yang mengundang perhatian adalah ketidakjelasan pencatatan perubahan ini dalam dokumen resmi proyek.
Aprialely mengungkapkan bahwa penambahan nilai proyek yang dari Rp 19 miliar menjadi Rp 24 miliar, tidak diiringi dengan audit yang jelas, menciptakan keraguan lebih lanjut. Pernyataan ini dipertegas oleh pertanyaan hakim tentang proses audit DED yang tidak terjawab oleh Aprialely, menunjukkan adanya kekurangan dalam transparansi dan akuntabilitas.
Reaksi AMPI NTB: Tuntut Penyelidikan dan Pencopotan Sadimin
Munculnya kembali kasus ini memicu reaksi keras dari AMPI NTB, yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi NTB untuk mendesak penyelidikan mendalam. Koordinator Lapangan Aksi DPW AMPI NTB, Ramadhan, menekankan pentingnya pemanggilan Sadimin sebagai Kepala Dinas PUPR NTB untuk memberikan keterangan terkait dugaan keterlibatannya dalam penyimpangan proyek.
Lebih lanjut, Ramadhan menyoroti potensi konflik kepentingan yang dapat muncul dari dualisme jabatan Sadimin sebagai Kepala Dinas PUPR dan Plt. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Tuntutan AMPI tidak hanya berfokus pada penyelidikan, tetapi juga meminta Gubernur NTB untuk segera mencopot Sadimin, agar fokus pada proses hukum dan menghindari adanya benturan kepentingan lebih lanjut.
Menciptakan Tata Kelola yang Bersih
Kasus ini diharapkan tidak hanya berhenti pada desakan dan tuntutan, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong perubahan dalam tata kelola pemerintahan di NTB. Penting bagi para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa setiap proyek anggaran berjalan transparan dan akuntabel. Masyarakat menunggu kejelasan serta penegakan hukum yang tegas demi terciptanya keadilan dan integritas dalam pengelolaan dana publik.
Sadimin kini berada di tengah sorotan tajam publik dan organisasi kemasyarakatan, yang berharap dapat menemukan titik terang dari kasus ini. Dalam upaya menjaga amanah publik, semoga proses hukum berjalan transparan, dan setiap tindakan yang diambil dalam kasus ini mencerminkan komitmen yang kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. (Ramli Mji)
