Mataram, Mediajurnalindonesia.id – Kamis, 22 Mei 2025 – Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Muskab) Palang Merah Indonesia (PMI) Lombok Barat untuk periode 2025-2030 telah memicu gelombang protes dari sejumlah organisasi masyarakat sipil (LSM) dan masyarakat setempat. Acara yang dilakukan secara tertutup di Hotel Lombok Plaza, Cakranegara, Kota Mataram ini dianggap tidak mencerminkan prinsip transparansi yang seharusnya dijunjung oleh organisasi kemanusiaan.
Ketua Badan Inteligensi Lembaga Misi Reclasering Republik Indonesia – Badan Peserta Hukum Untuk Negara dan Masyarakat (DPW NTB), Sahban, mengekspresikan kekecewaannya dengan hadir langsung di lokasi Muskab. Ia berupaya untuk memasuki ruang sidang dan menyampaikan protesnya secara langsung. Sahban mempertanyakan alasan di balik penyelenggaraan Muskab yang tersembunyi, dengan pintu masuk yang ditutupi gorden.
“Musyawarah PMI kok dilakukan sangat tertutup, hingga pintu masuk ditutup gorden. Apa susahnya gordennya dibuka agar media, pemantau, dan publik bisa melihat prosesnya dari luar?” ungkap Sahban dengan nada yang mengisyaratkan ketidakpuasan.
Ia juga menegaskan bahwa PMI sebagai organisasi kemanusiaan memiliki tanggung jawab moral untuk menyelamatkan jiwa manusia dan memajukan daerah, termasuk NTB. Menurutnya, masyarakat luas di Lombok Barat berhak mengetahui proses pemilihan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. “Yang menerima manfaat dari kegiatan ini kami warga Lobar bukan hanya Kota Mataram saja, jadi masyarakat harus tahu prosesnya, jangan sembunyi-sembunyi,” tegasnya.
Musyawarah ini dihadiri oleh 13 pemilik suara, yang bersaing untuk memilih pemimpin baru di PMI Lombok Barat, di mana dua nama bakal calon yaitu Haris Karnaen dan H. Lalu Winengan muncul sebagai kandidat. Proses Muskab diharapkan tidak hanya berjalan dengan lancar tetapi juga dapat mengedepankan prinsip-prinsip dasar organisasi kemanusiaan yang berpegang pada keterbukaan dan partisipasi publik.
Hingga berita ini dimuat, panitia Muskab PMI Lombok Barat untuk periode 2025-2030 belum memberikan tanggapan resmi mengenai protes yang disampaikan oleh LSM dan masyarakat. Diharapkan, pihak panitia dapat segera mengeluarkan klarifikasi terkait masalah tersebut dan memastikan bahwa setiap langkah dirayakan secara transparan, sejalan dengan komitmen PMI untuk melayani masyarakat.
Dengan harapan akan perbaikan dalam proses pengambilan keputusan di masa mendatang, masyarakat dan organisasi civil society akan terus memantau perkembangan lanjutan dari Muskab ini, menuntut agar transparansi menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan yang melibatkan kepentingan publik.(*)
