Lombok Utara.Mediajurnalindonesia.id- Dalam rangka mensosialisasikan pengawasan partisipatif pada Pemilihan tahun 2024 yang Berintegritas dan Demokratis, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyelenggarakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan 2024, bertempat di UD. Sasak Narmada, Tanjung, Selasa (28/05/2024).
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB, Lembaga Pemerhati, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Budaya, serta Stakeholder terkait.
Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Itratip mengatakan, Sosialisasi Pengawasan partisipatif ini bertujuan untuk mengajak, melibatkan semakin banyak masyarakat, komponen masyarakat untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan bawaslu melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan pilkada yang akan berlansung.
“Kita di bawaslu menyadari betul bahwa personil kita ini sangat terbatas, bisa dibayangkan satu panwas Desa akan mengawasi seluruh aktifitas politik yang ada di Desa,” ujarnya.
“Disitu ada tim kampanye, ada relawan dan lainnya. Tentu saja setiap pelanggaran yang mungkin terjadi di desa, itu tidak sepenuhnya terekam dan terpantau oleh jajaran kami,” sambung Itratip.
Partisipasi masyarakat inilah yang dibutuhkan ketika ada pelanggaran dilapangan, masyarakat mau melaporkan ke bawaslu atau panwaslu terdekat. Dengan begitu kami bisa cepat meresfon dan menangani setiap dugaan pelanggaran yang terjadi.
“Inilah pentingnya kolaborasi dengan masyarakat, itu menjadi hal yang sangat mendasar dalam upaya mewujudkan pemilu tanpa pelanggaran,” ungkapnya.
Terkait koordinasi Bawaslu Kabupaten Lombok Utara dengan seluruh stakeholder terkait, Itratip menilai, bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara secara aktif dan terus menerus tanpa henti dan tanpa lelah berkomunikasi dengan seluruh stakeholder dari semua lapisan masyarakat, organisasi kepemudaan, dan instansi-instansi Pemerintah yang berkaitan lansung dengan kerja-kerja kepemiluan, terutama dengan Dinas Dukcapil yang menyangkut soal DPT pilkada.
“Saya kira kolaborasi yang sudah terbangun ini harus terus dijaga, terus dipelihara, terus dikuatkan. Sehingga setiap tahapan yang sudah berlansung betul-betul bisa terawasi secara maksimal,” terangnya.
Selain itu, Itratip berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh serta terpapar oleh informasi-informasi yang tidak jelas sumber data dan beritanya.
“Cara mengatasinya, cukup informasi itu sampai ke kita dan jangan diteruskan, karena kalau diteruskan maka kita juga menjadi mata rantai penyebaran hoaks,” pungkasnya.
Itratip juga menuturkan bahwa Bawaslu saat Pemilu beberapa bulan yang lalu memiliki program “Jarimu Awasi Pemilu” karena dengan ujung jari, kita bisa menciptakan hoaks dan dengan ujung jari juga penyelenggara maupun masyarakat bisa menghentikan penyebaran hoaks.
“Ini juga yang akan terus kita gaungkan, sehingga masyarakat kita itu bisa cepat membedakan mana berita hoak dan mana berita positif yang harus diteruskan serta mana yang tidak boleh diteruskan,” tuturnya.
Sebelumnya, Nasrudin Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB yang juga Wapimred Radio Republik Indonesia (RRI) Mataram mengatakan, bahwa kehadirannya untuk mendukung langkah-langkah yang ditempuh oleh Bawaslu Lombok Utara untuk meminimalisir adanya berita hoaks yang pada akhirnya tidak produktif.
“Isi dari pernyataan-pernyataan peserta ini sangat bagus, kalau bisa ini dirangkum oleh bawaslu untuk merumuskan langkah-langkah penting dalam konteks bagaimana meningkatkan pengawasan partisipatif,” ungkapnya.
Lanjut, Nasrudin juga mengatakan bahwa masyarakat sudah menyadari, mengerti dan paham apa yang diinginkan oleh bawaslu untuk sama-sama berpartisipasi dalam melakukan pengawasan.
“Langkah kawan-kawan bawaslu ini sudah bagus, apalagi terjadi interaktif pihak audiens dengan bawaslu. Ini positif dan seharusnya tidak hanya di lombok utara, Kabupaten lain juga harus melakukan seperti ini, sehingga menjadi produk kerja dari bawaslu,” tutup Nasrudin.(Doel)
