Lombok Utara.Mediajurnalindonesia.id– Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menerima kunjungan kerja Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP-Taskin) Republik Indonesia, Nanik Sudaryati Deyang, Rabu (25/6/2025).
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Sekretaris Daerah KLU, Anding Duwi Cahyadi, di Kantor Bupati.
Turut hadir mendampingi Sekda antara lain Asisten I Setda KLU Atmaja Gumbara, Kepala Bappeda KLU Gatot Sugihartono, Kadis P2KBPMD Mala Siswandi, Kadis Sosial Fatturahman, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Anding menyampaikan bahwa Kabupaten Lombok Utara akan memasuki usia ke-17 pada Juli 2025. Sebagai kabupaten termuda di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), wilayah ini terdiri dari lima kecamatan, 43 desa, dan 461 dusun.
“Wilayah geografis kami dikelilingi oleh bukit dan pantai serta berbatasan langsung dengan Lombok Barat dan Lombok Timur,” ujar Anding.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat baru dimekarkan dari Lombok Barat pada 2008, tingkat kemiskinan di KLU mencapai 43,14 persen. Namun berdasarkan data BPS 2024, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 23,96 persen.
“Meski secara persentase masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di NTB, dari sisi keamanan, Lombok Utara justru menjadi daerah paling aman di provinsi ini,” jelasnya.
Anding menyampaikan optimisme Pemerintah Daerah dalam menurunkan angka kemiskinan dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan. Ia juga mencatat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) KLU mengalami peningkatan signifikan, dari Rp 120 miliar pada 2020 menjadi Rp 333 miliar di 2024, dengan sektor pariwisata sebagai penyumbang terbesar.
“Terima kasih atas kunjungannya. Semoga ini menjadi semangat baru bagi kami untuk terus bersinergi dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan di Lombok Utara,” ujarnya.
Menanggapi paparan tersebut, Wakil Kepala BP-Taskin RI Nanik Sudaryati menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih KLU. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan lebih dari 20 persen sejak 2008 adalah kemajuan yang signifikan.
“Dengan PAD yang awalnya hanya Rp 8 miliar, lalu kini mencapai Rp 333 miliar, ini pencapaian luar biasa. Namun, angka kemiskinan tetap perlu ditekan, bahkan diupayakan berada di bawah rata-rata nasional,” kata Nanik.
BP-Taskin, sebagai lembaga baru setingkat kementerian yang langsung berada di bawah Presiden, memiliki mandat menyusun Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan (Rinduk) yang harus diimplementasikan lintas kementerian.
“BPS mencatat angka kemiskinan nasional masih di kisaran 9,8 persen, dengan kemiskinan ekstrem 1,57 persen. Maka dibutuhkan langkah-langkah strategis dan kolaboratif,” tuturnya.
Nanik juga menyampaikan bahwa Presiden RI tengah mendorong beberapa inisiatif pengentasan kemiskinan, antara lain pendirian sekolah rakyat, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan bantuan sosial.
“Data yang akurat menjadi kunci. Program seperti BLT, JKN, Jamsostek, MBG, hingga sekolah rakyat harus tersalurkan tepat sasaran agar upaya pengentasan kemiskinan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.(Doel)
