Mataram, Mediajurnalindonesia.id- Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag., menghadiri undangan dari Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB), Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.H., S.I.K., dalam kegiatan bertema “Layanan Terpadu serta Sinergi Polri–Pemda dalam Penanganan Kasus Perempuan dan Anak.”
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Presisi Polda NTB dan dihadiri oleh berbagai unsur lintas sektor yang memiliki perhatian terhadap isu perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan. 11/10/2025
Turut hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari Komisi Disabilitas Daerah, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTB, BP3MI NTB, LBH Apik NTB, Lembaga Senyum Puan Rumah Inspirasi, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), serta Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menjadi bukti kuatnya komitmen bersama dalam memperkuat sistem layanan dan perlindungan bagi korban kekerasan serta pencegahan kasus-kasus serupa di masa depan.
Dalam sambutannya, Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja. Diperlukan kerja sama dan koordinasi lintas sektor, baik dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat sipil. Menurutnya, Polri melalui program Presisi berkomitmen untuk memperkuat layanan terpadu yang mampu memberikan perlindungan cepat, aman, dan berkeadilan bagi korban.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, Polri tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi seperti UIN Mataram, sangat kami harapkan untuk memperkuat edukasi dan pencegahan,” ujar Kapolda NTB.
Menanggapi hal tersebut, Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag. dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa universitas memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan perempuan dan anak. Ia menekankan bahwa isu ini bukan semata ranah hukum, melainkan juga menyangkut nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan pendidikan karakter.
“Dengan adanya kolaborasi antara Polda NTB dan UIN Mataram, kami berharap dapat menumbuhkan budaya peduli dan responsif terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk mengedukasi masyarakat, mengubah cara pandang, dan melahirkan generasi yang lebih sensitif terhadap keadilan gender dan kemanusiaan,” ungkap Prof. Masnun.
Lebih lanjut, Prof. Masnun menambahkan bahwa kerja sama antara UIN Mataram dan Polda NTB bukan hal yang baru. Sebelumnya, kedua lembaga telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Perlindungan, Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, serta Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Melalui MoU tersebut, UIN Mataram berkomitmen untuk mendukung Polri dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kegiatan edukatif, riset, pengabdian masyarakat, serta penguatan kurikulum yang berperspektif gender dan keadilan sosial.
Rektor juga menegaskan bahwa mahasiswa dan dosen UIN Mataram harus menjadi agen perubahan sosial di tengah masyarakat. Kampus, katanya, tidak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga sumber nilai dan moral yang membentuk karakter bangsa.
“Kita ingin menghadirkan UIN Mataram yang berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan sosial. Keterlibatan sivitas akademika dalam kegiatan kemanusiaan seperti ini adalah bagian dari implementasi nilai-nilai Islam Rahmatan lil ‘Alamin yang menjadi spirit kampus kita,” tambahnya.
Diskusi lintas lembaga ini menjadi wadah penting untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah konkret dalam memperkuat sistem layanan terpadu bagi korban kekerasan di NTB. Beberapa poin penting yang dibahas meliputi penguatan mekanisme pelaporan kasus, peningkatan kapasitas petugas lapangan, sinergi basis data antarinstansi, serta pengembangan edukasi publik berbasis nilai keagamaan dan kemanusiaan.
Melalui sinergi yang terbangun antara Polri, pemerintah daerah, lembaga pendidikan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil, diharapkan akan lahir solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. NTB diharapkan menjadi provinsi yang responsif, aman, dan ramah bagi perempuan dan anak di masa mendatang. (Red/Ramli Mji)
Tinggalkan Balasan