Mediajurnalindonesia.id-
Penulis : Ahmad Efendi
Kemiskinan secara garis besar dapat dipahami lewat dua pendekatan yaitu: pendekatan kemiskinan struktural dan pendekatan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah yang kurang tepat bagi menumbuh kembangkan sosial-ekonomi masyarakat.
Contoh yang cukup menarik adalah naik nya harga-harga kebutuhan pokok yang biasanya dipicu oleh kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Ketidak mampuan pemerintah mengatasi persoalan BBM di pasar lalu berimbas pada kenaikan harga, sehingga mau tidak mau berakibat pada naik nya harga BBM tersebut.
Kemiskinan kultural disebabkan oleh adanya kebudayaan masyarakat yang kurang adaptif terhadap adanya dinamika atau perubahan-perubahan. Oleh karena itu masyarakat harus mempunyai daya adaptasi yang baik agar segera bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan. Jika tidak maka kemiskinan kultural bisa saja akan selalu ada.
Dari kedua pemahaman kemiskinan yang diterangkan terdahulu maka terdapat benang merah yang dapat ditarik yaitu perlunya intervensi. Kemiskinan struktural perlu dibenahi dengan kemauan stake holder untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat. Selama pemerintah tidak mempunyai itikad baik untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan pro terhadap kesejahteraan masyarakat, maka selama itu kemiskinan struktural akan tetap menjadi fenomena besar di masyarakat.
Begitu pula dengan kemiskinan kultural. Pemerintah perlu melakukan berbagai pendekatan untuk supaya bisa mengikis kemiskinan kultural. Adanya pendidikan, pelatihan, permodalan dapat dipakai sebagai cara untuk menyelesaikan kemiskinan kultural.
Pemberantasan Korupsi
Guna pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan pro rakyat salah satunya dengan cara menghilangkan atau meminimalisir korupsi. Sebagaimana disaksikan bersama Indonesia pada umum nya masih berada pada kondisi yang mengkhawatirkan dengan adanya berbagai kasus korupsi. Mulai dari korupsi skala besar dan menengah. Mulai dari korupsi elit sampai korupsi di tingkat desa. Sering kali menjadi masalah yang berlarut-larut di mana belum ada titik terang kapan hendak berakhir. Jadi membayangkan pemerintah untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan pro rakyat agar dengan sendirinya dapat menghilangkan kemiskinan sepertinya masih cukup panjang perjalanannya.
Namun demikian tentunya selalu ada jalan untuk mencari celah agar sedapat mungkin kemiskinan dapat segera diatasi. Adanya program-program pembangunan jangka pendek dan menengah daerah diyakini dapat mengatasi persoalan-persoalan kemiskinan. Program-program jangka pendek menengah diyakini dapat mempertahankan kondisi masyarakat untuk tidak jatuh miskin. Sebutlah misalnya peningkatan akses permodalan untuk UMKM–UMKM, Perluasan jaringan pasar, pemberdayaan petani, nelayan dan lain sebagainya tentunya dapat mempertahankan masyarakat untuk tetap mempunyai daya tahan terhadap ancaman kemiskinan.
Pemerintah juga dapat membuat turunan program jangka pendek menengah dengan melakukan deferensiasi program-program unggulan daerah seperti di era TGB. KH Zainul Majdi dengan adanya pemberdayaan petani rumput laut, jagung dan juga pembentukan kelompok-kelompok ternak. Program-program ini dekat dengan rakyat dalam arti potensi untuk dikembangkannya cukup prospek. Selanjutnya untuk dapat dipertahanakan perlu adanya pendampingan dan pengawasan. Ada proses tindak lanjut, sehingga tercipta konsistensi di dalam mempertahankan kondisi yang tentunya berujung pada reseilensi masyarakat agar tetap dapat mempertahankan taraf hidup bahkan meningkatkan kesejahteraanya.
Kehadiran Pemerintah
Penulis yakin kemiskinan juga bisa diatasi segera dengan hadirnya pemerintah di semua sektor kehidupan masyarakat. Tentunya kehadiran pemerintah yang dimaksud adalah kehadiran yang bertanggung jawab. Dalam kata lain yang lebih kekinian adalah good goverment and clean governance.
Dalam dunia pemerintahan, clean governance artinya menjalankan kekuasaan dengan jujur, transparan, dan akuntabel. Pokoknya, semua prosesnya terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Tujuannya, supaya masyarakat percaya sama pemerintah dan tidak ada yang main curang.
Sedangkan Good goverment mempunyai ciri-ciri seperti: pertama, transparan di mana semua urusan pemerintah dibuka ke publik. Kedua, akuntabel seperti laporan keuangan di mana pemerintah siap bertanggung jawab atas semua keputusan dan kebijakannya. Ketiga, responsif di mana pemerintah tanggap dengan kebutuhan masyarakat, tidak hanya duduk di belakang meja kantor atau mengetahui langsung kondisi masyarakat yang sebenarnya. Keempat, Inovatif di mana pemerintah aktif mencari cara baru untuk membantu masyarakat. Kelima, berintegritas di mana pemerintah jujur dan tidak korup.
Pada konteks kerangka good goverment and clean governance diyakin Ummi Rohmi merupakan typical pemimpin yang dapat dimasukkan dalam kategori itu. Di tahun 2019 Ummi Rohmi mendapatkan dua penghargaan dari Ikatan Perempuan Muslim Indonesia (IPEMI), yaitu: sebagai top executive muslimah kategori pemimpin pemerintahan dan sebagai perempuan inspiratif bidang pemerintahan. Artinya terdapat hasil yang baik dari kepemimpinannya mendampingi Gubernur NTB 2018-2023 kemarin.
Apalagi jikalau nantinya Ummi Rohmi berada di posisi sebagai Gubernur ada harapan pemerintahan Ummi Rohmi akan kembali mengulang kesuksesannya di skup yang lebih luas. Bagaimana pun Ummi Rohmi sudah pasti menjiwai prinsip-prinsip Good Goverment and Clean Governance.
*Pemerhati Sosial-politik, Staf Pengajar pada Jurusan Sosiologi Agama UIN Mataram.*(Ramli.Mji)
