Kab Bima.Mediajurnalindonesia.id-masalah Program Keluarga Harapan (PKH) seakan menjadi momok yang tidak memiliki solusi dari pemerintah .
Haerunisa. Program seperti ini untuk kami masyarakat yang mempunyai anak yang masih sekolah dan balita tidak mampu, saya punya 4 anak dua laki dan dua perempuan.
Anak pertama SMP kelas 3,anak dua SD kelas 5, anak tiga masuk SD kelas 1 dan ke 4 masih menyusui
Mengungkapkan bahwa dirinya memiliki kartu PKH dan hampir setiap waktu penerimaan bantuan ia tidak pernah mendapatkan uang sepeserpun.
saat saya pergi cek di teras Bank BRI unit bolo karena ingin mengetahui masuk dan tidaknya uang, pihak bank, memberitahukan kepada saya bahwa uang ibu masih ada sekitar 600 ribu rupiah .
Saat itu saya tidak langsung mengambilnya lantaran anak saya menangis tidak bisa di diamkan karna sakit, Saya injin pulang kepada pihak bank untuk datang esok harinya lagi
Saat saya datang kembali di Bank, pihak Bank memberitahukan kepada saya bahwa uang ibu yang berada dalam buku rekening sudah tidak ada atau saldo ibu kosong ,” Katanya saat ditemui di kediaman yang rt 01 Desa Mpuri, Kamis-4-5-2023
Saya masyarakat awam bingung dengan kejadian ini, ko bisa uang dalam buku rekening bisa hilang sedangkan buku rekening hanya saya pribadi yang mengetahui pin.
Saya menduga kuat bahwa ada oknum yang tidak bertanggung jawab mengantikan pin PKH dan mengambil uang dalam buku rekening saya.
Pihaknya mempertanyakan kaitan dengan masalah yang dihadapi dirinya, siapa yang sudah mengganti pin kartu PKHnya dan kalau pemerintah sendiri yang sudah menggantinya kenapa pihaknya tidak pernah dikonfirmasi terlebih dahulu.
“Kalau pemerintah yang menggantinya, harusnya dikonfirmasi ke kami.
Apa alasan pemerintah sehingga mengeluarkan bantuan penerima manfaat PKH dicairkan sebagian sementara sebagian yang memiliki kartu PKH tidak dicairkan bantuan tersebut.
“Kenapa pencairan hanya sebagian, sementara sebagian lagi tidak dicairkan,” Tanyanya
Ia berharap agar kiranya pemerintah daerah dinas sosial lewat perpanjangan tangannya pendamping PKH yang ada di desa dan kecamatan agar kiranya dapat melaksanakan sosialisasi kaitan dengan polemik yang terjadi.
“Agar tidak menjadi polemik seperti ini, harusnya pendamping PKH sosialisasi kepada kami Masyarakat.
Ditambahnya, jangankan untuk melakukan sosialisasi bertemu dengan masyarakat yang memiliki kartu PKH saja engga.
Sementara pihak pendamping PKH Desa Mpuri dan Dinas Sosial belum bisa dikonfirmasi
