Sumbawa Barat.Mediajurnalindonesia.id-
Pembangunan bandara kiantar masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan,pasalnya melalui tokoh masyarakat Kiantar Sabarudin, S.Pd menagih janji kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa barat dan Pihak PT.PP (Pembangunan Perumahan) dalam hal Perekrutan Tenaga Kerja untuk para pemilik lahan di Pembangunan Bandara Kiantar Kecamatan Poto Tano.
Kepada awak media saat di temui di kediamannya Dusun Kuangbusir Desa Kiantar, Sabtu (27/5/2023), Sabaruddin menjelaskan, baru – baru ini sudah dua kali diadakan pertemuan dengan PT.PP di Kantor Desa Kiantar,dan hasil pertemuan itu PT.PP akan merekrut tenaga kerja lokal terutama para pemilik lahan, akan tetapi realisasinya tidak ada.
“Setelah melakukan pertemuan dua kali di kantor desa belum ada hasilnya maka kami para pemilik lahan melanjutkan dua kali lagi pertemuan di Mes PT.PP, baru sekitar sekian persen aja hanya 5 orang pemilik lahan yang di pekerjakan sebagai Security di PT.PP dari jumlah 82 orang seluruh pemilik lahan,PT.PP ini diduga menipu warga Kiantar,” kata Sabaruddi
Ia menjelaskan,dengan kehadiran PT.PP pembangunan bandara tidak ada dampak positif dan manfaat bagi masyakarat Kiantar, pasalnya warga sebanyak 82 Pemilik Lahan tidak di pekerjakan di pembangunan Bandara tersebut, kemudian perekonomian masyarakat juga pun ikut melemah,karena PT.PP pun selama ini tidak perdayakan UMKM, Warung makan yang ada di Desa Kiantar.
” Memang selama ini dari pihak PT.PP memesan makanan untuk karyawannya di luar Desa Kiantar sehingga perekonomian sekitar Desa Kiantar pun tidak ada peningkatan,padahal dengan adanya PT.PP berharap perekonomian dan warga di perdayakan, ” jelasnya
Ketua BPD Menjelaskan yang terjadi saat ini pekerja tukang mengalami trauma atau krisis kepercayaan kepada pendor terkait upah kerja yang belum di bayarkan, jadi ketika mereka di panggil lagi bekerja kemungkinan tidak akan mau lagi bekerja karena sampai saat ini belum ada pembayaran saat mereka di pakai keahlian tukangnya oleh subcon tidak diberikan upahnya alias belum di bayar.
” Mamang para tukang saat itu tidak ada lewat satu pintu yaitu melalui Kantor Desa.Saat metting saya sampaikan agar PT. PP memanggil pendor – pendornya agar segera menyelesaikan pembayaran upah kerja para tukang,” harapnya.
Mahsar berharap agar PT.PP Bisa merealisasikan janjinya saat pembebasan lahan untuk memperkerjakan tenaga lokal terutama para pemilik lahan ,dan kepada Pemerintah Daerah agar terus mendampingi dan bisa mengontrol PT pemenang Tender yaitu PT. PP, agar menepati janjinya,” pungkas Mahsar
Setelah di konfirmasi Awak Media melalui via Seluler Pihak Humas PT.PP tidak merespon.(Rozak)
