Sumbawa Barat. Mediajurnalindonesia.id-
Pembangunan Bandara di Desa Kiantar Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat masih menuai banyak permasalahan terkait rekrutmen tenaga kerja lokal oleh pihak PT.PP (Pembangunan Perumahan) disinyalir tenaga kerja tersebut didatangkan dari daerah lain Desa Kiantar.
Saat di temui awak media di kantor PT.PP pada senin (5/6) konfirmasi pemberitaan sebelumnya,Pihak Humas PT.PP Ipung menjelaskan bahwa ada tenaga kerja lokal yang di pakai untuk bekerja sebagai Security,tukang kebet bendera semuanya pekerja lokal ada sekitar 11 orang, namun ia tidak mengetahui mana pemilik lahan mana yang bukan pemilik lahan.
“Kami sudah melakukan sosialisasi dan pertemuan bersama Pemdes Kiantar dan masyarakat terkait tenaga kerja,namun dari pihak Pemdes tidak merespon dengan baik selalu di tunda- tunda ketika ada lowongan pekerjaan,” kata Ipung yang didampingi dari pihak PT SKS Ramli
Kepala Desa Kiantar Hasbullah saat di temui awak media mengatakan,semua itu tidak benar apa yang di sampaikan Humas PP saat klarifikasi ke media yang menyatakan bahwa PP selalu komunikasi ke pemerintah desa dan membuka peluang kerja untuk tenaga lokal sesuai dengan perjanjian PP dan Pihak Pemdes dalam rekrutan tenaga kerja melalui pemerintah desa Kiantar dengan program rekrutan satu pintu , akan tetapi kades selalu berdalih untuk meminta perusahaan untuk menunggu dan menunggu warga kiantar mana yang akan di ajukan untuk masuk kerja.
” Fakta yang terjadi sebenarnya adalah PT PP tidak mau terbuka terkait perekrutan tenaga lokal.Terutama yang di pertanyakan pekerja akan di tempatkan di mana ? Gajinya seperti apa , apakah perhari atau perbulan . Dan hal ini tidak ada jawaban dari pihak PP. Contoh satu kasus yang terjadi saat ini ada warga yang di tempatkan sebagai tukang di PT PP upahnya masih bermasalah.” tegasnya
Selain itu juga kades menambahkan pemdes Kiantar kecewa terhadap PT PP yang tidak mau melapor ke pemdes terkait para pekerja yang datang dari luar Kiantar termasuk para vendor yang masuk. Padahal pemdes sudah melakukan komunikasi dengan pihak PT PP agar melapor dan meminta foto copy KTP pekerja yang datang dari luar Kiantar namun hingga saat ini tidak di respon .
“Saya berharap PT PP punya etikad baik untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang sedang terjadi saat ini . ” Mari kita duduk bersama , menyatukan tujuan untuk selesaikan masalah ini. Masyarakat Kiantar mendapatkan hak bekerjanya , PP juga dalam pengerjaan proyek berjalan lancar tanpa ada gangguan.” jelasnya
Kades menegaskan,jika apa yang menjadi permintaan pemilik lahan dan masyarakat Kiantar tidak di gubris oleh PT.PP, maka pemdes dan masyarakat akan melakukan aksi turun di lokasi agar menghentikan aktivitas PT.PP dan vendor nya di lokasi pembangunan bandara kiantar tersebut.
“Saya sudah ingatkan ke pihak PT.PP terkait masalah pemasangan pagar yang terlalu keluar dari batas pembebasan belum dipindahkan seluas 2 hektar lahan di bibir pantai / simpadan.Bahkan saya sudah turun mengukur bersama BPN KSB hingga sekarang belum di pindahkan,” tegasnya
Kades juga menambahkan, saya memiliki lahan yang ditanami jagung saat melakukan aktifitas pekerjaan PT.PP, pagar lahan jagung saya rusak kena alat berat,setelah pagar rusak hewan kambing masuk memakan tanaman jagung tersebut.
” Saya sudah sampaikan minta ganti rugi kepada pihak PT.PP atas kejadian tersebut sehingga kami mengalami kerugian yang cukup besar,biasanya kami panen jagung di lahan tersebut mendapatkan 10 Ton jagung, setelah kejadian tersebut mengalami penurunan secara drastis panen hanya 4 ton jagung, “ungkapnya (Rozak)
