Lombok Tengah.mediajurnalindonesia.id.Kapolres Lombok Tengah AKBP Iwan Hidayat SIK, akan menindak secara tegas dan memberikan sangsi kepada anggotanya, apabila terbukti secara jelas tidak netral dalam Pilkada serentak th.2024. Kapolres Lombok Tengah ketika ditemui mediajurnalindonesia diruang kerjanya, Kamis (22/8/2024) menegaskan, pentingnya menjaga netralitas Anggota Polri yang pada akhirnya akan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi di Daerah. Menurutnya, sebagai institusi negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban maka Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional.
“Netralitas anggota Polri mutlak diperlukan guna menciptakan Pemilu yang damai dan bahagia. Dalam suasana pesta demokrasi, tugas Polri adalah memastikan bahwa pemilu berjalan dengan aman, damai dan adil tanpa intervensi politik kekuasaan. Sebagai institusi negara Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional, bukan di atas kepentingan partai politik atau kelompok tertentu,” kata Iwan.
Ditambahkan Kapolres, ada beberapa norma hukum yang secara eksplisit mengatur netralitas Polri dalam konteks pemilu “Pertama anggota Polri diharuskan mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD, dan calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota. Anggota Anggota Polri juga tidak menggunakan haknya untuk memilih sesuai ketentuan Pasal 200 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017,” jelasnya.
Anggota Polri juga dilarang ikut sebagai pelaksana dan tim kampanye yang diatur dalam Pasal 280 ayat [3] UU Pemilu 7/2017. “Juga dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelaksana dan tim kampanye, sesuai Pasal 306 UU Pemilu dan Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016,” tegas Kapolres yang selalu Akrab dengan awak media.
“Sekali lagi saya menyampaikan netralitas Polri membantu memastikan bahwa pilkada berlangsung tanpa intervensi polisi yang dapat mengganggu proses pemilihan, ini penting untuk menjaga keadilan dan integritas pelaksanaan Pilkada, mencegah kekerasan politik. Ketika Polri netral, maka dapat mencegah dan menangani kekerasan politik atau ketegangan yang mungkin terjadi selama pilkada. Ini membantu menjaga stabilitas dan keamanan selama proses pemilu,” tutur Kapolres.
Ketika ditanya kekuatan personil Polres Loteng yang akan diterjunkan saat Pilkada nanti, Insya Alloh personil yang akan diterjunkan untuk pengamanan Pilkada serentak sejumlah 700 personil. ” Saya berpesan dan menghimbau kepada seluruh warga masyarakat saya yang ada Lombok Tengah, pilihan boleh berbeda tapi persatuan persaudaraan, kekeluargaan serta keamanan harus tetap kita jaga,” tutup Kapolres.(F/MJI).
