Kota Mataram.Mediajurnalindonesia.id-Dewan pimpinan daerah NTB ( DPD )Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Nusa tenggara Barat (NTB) mengadakan dialog bublik dengan Tema,” Polarisasi agama polarisasi politik dan sara pada pemilu serentak 2024 bertempat di angkringan Gocuan dihadiri oleh berbagai OKP Nasional maupun daerah, Komisioner Bawaslu NTB Hasan Basri, Dr. Ihsan hamid, MH staf Pengajar Ilmu Politik UIN Mataram, Kader dan Alumni GMNI NTB. Selasa (20/6/2023).
Al mukmin bentika Dewan pimpinan daerah NTB ( DPD )Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Nusa tenggara Barat (NTB). Kegiatan dialog bublik merupakan kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan optimisme dan kepercayaan diri masyarakat dan tidak di polarisasi lewat agama dan isu sarah.
Mari kita melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa dengan semangat nilai-nilai Pancasila dan rasa nasionalisme Tampa memandang ras, suku dan agama sehingga rakyat dapat menentukan nasipnya lima tahun kedepannya.
Kita ketahui, organisasi kemahasiswaan mempunyai peran penting dalam roda perjalanan bangsa Indonesia ,” harapan Ak mukmin bentika saat memberikan sambutan pada acara Dialog polarisasi agama, polarisasi politik dan sara pada pemilu 2024.
Acara dilanjutkan dengan sesi dialog publik, narasumber pertama dari Komisioner Bawaslu NTB Hasan Basri. meyakini, peran GMNI NTB ataupun OKP Nasional maupun daerah lainnya, lebih-lebih lembaga Bawaslu dan polri untuk memutuskan rantai polarisasi agama dan sara, polarisasi politik sara karna lebih mudah memecabelahkan rakyat .Guna menyelesaikan berbagai problem politik di tengah kehidupan rakyat kita , baik dalam konteks bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di wilayah NTB.
Kita masyarakat NTB terdiri dari berbagai suku, berbagai adat istiadat dan berbagai agama. Mari kita saling hormat menghormati, saling beriringan tangan untuk membangun NTB yang kita cintai lewat politik santun tampa membawah ras dan agama dan Mudah-mudahan kita semangat, tekad, dan kebersamaan untuk NTB untuk menebarkan semangat Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa dan sebagai pedoman perdamaian NTB yang kita cintai ini, untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, damai dan lebih sejahtera.”Politik praktis dapat merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu harus kita awasi bersama,”terangnya.
Sementara itu Narasumber kedua DR. Ihsan Hamid, M.H staf pengajar ilmu politik UIN Mataram. Disampaikan bahwa adanya demokrasi struktural sehingga aktivis di kampus hanya fokus diskusi dan kajian. Tetapi aktivis juga punya kewajiban untuk mengawal atau mewujudkan demokrasi substansial.
“Kita sangat tidak asing dengan istilah polarisasi, politisasi, berita hoax dan sebagainya. Sebetulnya kita kaji secara substansial atau dari sisi konsep demokrasi terdapat tiga hal yang perlu kita lihat pasca reformasi. Dimana Iklim demokrasi yang mesti ada nilai keadilan, keterbukaan dan persamaan dalam mata hukum,”jelasnya.
Disisi lain, ia menjelaskan bebasnya experience di media sosial teman-teman semua secara langsung memproduksi berbagai macam persoalan yang menjadi benalu dari pemilu itu sendiri. Kejahatan cyber crime dalam pemilu atau kejahatan polarisasi dalam politik yang berbasis mediator.
“Semua lembaga dan para intelektual harus berperan menjadi agen yang mengkampanyekan untuk mitigasi antisipasi dan pencegahan dalam penggunaan media sosial secara baik dan beradaptasi,”pungkasnya
