Lombok Barat, Mediajurnalindonesia.id- Sejumlah Ketua BPD Yang tegabung dalam Forum Diskusi BPD Se kabupaten Lombok Barat yang merupakan Perwakilan dari 10 Kecamatan yang ada di Lombok Barat, menggelar Agenda Silaturrahmi dan Konsolidasi Pertama Forum Diskusi BPD Lobar. Rabu,29/04/2023 di Kuripan timur Kecamatan kuripan.
Selain Silaturrahmi dan Konsolidasi banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, salah satunya adalah terkait dengan Penundaan Pembayaran Tunjangan BPD di Kabupaten Lombok Barat.*Sejauh ini Sudah banyak Desa yang sudah Cair ADD nya namun Tidak dengan BPD dan Anggotanya dimasing Masing Desa. Justru Tunjangan BPD Sampai saat ini belum dikeluarkan Oleh Kabupaten Lombok Barat.
“Sampai saat ini BPD belum menerima tunjangan yang dialokasikan dari ADD. Bahkan Beberapa Waktu Kami dari perwakilan BPD sempat Berdiskusi bersama Kepala Dinas DPMD Lombok barat. Justru Beliau menyampaikan Bahwa Anggaran untuk Tunjangan BPD belum ada Posnya. Itu dikarenakan Saat ini Kabupaten Lombok Barat Defisit sekitar 11 M.” Jelas Sudirham Ketua BPD Kuripan Timur selaku Tuan Rumah.
Selanjutnya beliau menambahkan ” Hal Ini yang menjadi Pertanyaan kami BPD di Lombok Barat. Kenapa Justru Anggaran Tunjangan BPD yang harus dipangkas. Apa tidak bisa yang lain? Tunjangan BPD ini kan berapa sih? Kami BPD di katakan Sejahtera dengan Tunjangan Rp.550.000,kok malah sekarang di tunda tanpa Regulasi yang jelas, bahkan tidak ada edaran kepada BPD terkait penundaan ini. Bahkan informasi yang kami terima bahwa BPD akan di bayar tunjangannya 6 Bulan Sekali,Kan Ndak begini” ungkapnya.
Sementara Itu Sahabudi selaku anggota BPD juga Menambahkan Bahwa ” Yang menjadi Pertanyaan Kami kenapa Setelah Penetapan APBDes Dimasing-masing Desa baru disampaikan tanpa ada Konfirmasi atau edaran terlebih dahulu. Kondisi ini Juga Kami sayangkan,Kenapa DPRD Lombok barat diam dengan Kondisi ini. Kan semua anggaran dibahas di DPRD,kenapa Justru Tunjangan BPD yang harus dipangkas. Sepertinya ada kesan Membiarkan Kondisi ini tanpa pertimbangkan kondisi BPD dimasing Masing desa. Kalok memang Kondisi Ini belum ada kejelasan Dari Pemerintah Lombok barat Bahkan DPRD Lombok barat. Kami yang tergabung dalam Forum Diskusi BPD Lombok Barat akan Mendatangi DPRD dan Pemerintah Lombok Barat dalam Hal Ini Bapak Bupati Lombok Barat Untuk Melakukan Hearing dalam waktu dekat. Kalok memang Hearing nantinya tidak dapat kejelasan dan kepastian Kami sepakat Untuk melakukan Jalan Lain. Tegasnya.BPD Ini Besar Lho.! Ada 119 Desa dikali 9 BPD maka Sekitar 1071,kalok Ini dikerahkan Bisa Ribut di Lombok barat. Dan Kami dimasing Masing Kecamatan dan Desa siap untuk bergerak.” Jelas Budi.
Forum BPD Lombok Barat Ini melakukan Pertemuan Perdana sekaligus Melakukan Buka Bersama Sebagai bentuk kekompakan untuk menyuarakan hak mereka yang belum terbayarkan.Sementara Itu Rofan ketika di konfirmasi pernyataannya terkait kondisi penundaan Tunjangan BPD ia mengatakan ” ini sangat tidak Wajar,BPD Ini punya Fungsi Budgeting dan Legislasi serta pengawasan kok. Kenapa Kita hanya diminta Ketok Palu saja. Sementara Tunjangan dipangkas begitu saja. BPD ini tidak hanya duduk2 lho dikantor Desa. Kita melakukan Tugas Pengawasan Sesuai dengan Aturan yang ada. Jadi jangan sampai Main Potong saja pemerintah ini tanpa ada Pemberitahuan sebelumnya.” Tegas Rofan.
Menutup pertemuan dalam diskusi ini sudirman mengatakan “Intinya kami harus mendapat kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Lombok barat dan DPRD Lombok Barat terkait ini. “(Ramli.Mji)
