Mamuju ,SuSulb.Mediajurnalindonesia.id– (04/8/2022) Polemik tentang tidak patuhnya Perusahaan PKS di Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan hasil keputusan Rapat Penentuan Harga Tandan Buah Segar ( TBS ) oleh perusahan PKS masih menjadi sebuah perdebatan rutinitas di setiap Rapat Penentuan TBS antara Petani & Perusahaan .
Hal ini membuat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Perjuangan menagih janji Pj.Gubernur Sulawesi Barat ( Akmal Malik ) untuk segera menjembatani & menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi, sebagaimana pernyataan Pj. Gubernur sebelumnya pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Selasa, 14 Juni 2022 lalu.
Pada saat waktu RDP, Pj Gubernur berjanji akan mengundang pihak Kementerian Pertanian (Kementan) atau akan berkunjung langsung ke Kantor Kementan dalam waktu dekat, guna mencari solusi dan meminta keterangan langsung terkait Permentan Tahun 2018 yang dianggap multitafsir dan selalu menimbulkan perdebatan berbagai pihak, terutama antara Asosiasi Petani dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS).
Dikutip dari Mediaexpres.id bahwa Ketua APKASINDO Perjuangan sangat menyayangkan bahwa sampai 30 Juli 2022, Pj Gubernur Sulbar belum juga memenuhi hasil kesimpulan rapat saat itu.
,” Sampai hari ini belum ada gerakan apapun yang dilakukan sehingga saya selaku Ketua DPD Apkasindo Perjuangan Mamuju, menyikapi bahwa tidak ada itikad baik dan kemampuan dari Bapak Gubernur dalam memperbaiki tata niaga kelapa sawit di Sulbar,” tegas Bustan P selaku Ketua DPD Apkasindo Perjuangan Mamuju .
Disamping itu Ketua APKASINDO Perjuangan menyarankan kepada Pj Gubernur Sulbar , untuk mengevaluasi atau mencopot sekalian Tim Penetapan Harga TBS perwakilan pemerintah yang selama ini dianggap tidak bisa bekerja dengan baik,dan apabila tidak bisa juga dibubarkan maka Pj Gubernur juga diminta sebaiknya kembali ke Jakarta dan memberikan kesempatan bagi orang lain, karena menurutnya masih banyak pemimpin yang lebih baik.
, ” Kalau tidak mampu memperbaiki tata niaga , tidak mampu memperbaiki Tim Penetapan perwakilan pemerintah , mungkin alangkah baiknya Pj Gubernur mengundurkan diri selaku Gubernur Sulbar ,” pungkas Bustan P.
Alasan Ketua DPD Apkasindo Perjuangan Mamuju meminta Pj Gubernur Sulbar mengevaluasi Tim Penetapan Harga TBS perwakilan pemerintah, karena dianggap Tim Perwakilan sendiri tidak stabil , sehingga otomatis tidak bisa diharap memperbaiki kondisi harga yang sedang tidak stablil saat ini.
Selain itu, ia juga menyinggung soal harga TBS bulan Juli yang ditetapkan sebesar Rp.900/kg. menurutnya , itu adalah keputusan terburuk dan pihaknya lebih memilih walk out atau keluar dari keputusan rapat karena dianggap tidak adil bagi petani.
,” Pemerintah hari ini, seharusnya hadir sebagai wasit untuk menengahi persoalan ini ,tapi (hadir) hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai tim penetapan saja ,” tutup Bustan P. Red.H.Mis / Irwan
