PASANGKAYU, BARAS, SULBAR
Mediajurnalindonesia.id- Ketua Pengelola Sampah Sementara Kelurahan Baras Ansar menyampaikan kecaman terhadap dugaan keterlibatan oknum pengurus sampah yang dinaungi oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tindakan ini dianggap tidak etis dan berpotensi mencoreng upaya pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan dengan baik. Minggu 9 Februari 2025.
Dari beberapa data yang di kumpulkan salah satu ketua Pengelola sampah diduga ada permainan (rapat tertutup) dan menurut Anshar bahwa dirinya merasa tak di hargai atau tidak disampaikan apa kegiatan selanjutnya ketika Dinas DLH membantu Kontener pembuangan sampah.
Selain itu bantuan kontener oleh Dinas DLH terlaksana pada 24 Januari 2025 juga tidak mendapatkan informasi atau penyampaian baik dari pemerintah kelurahan maupun kecamatan.
Ketua Pengelola Sampah Sementara Ansar menyatakan bahwa adanya campur tangan dari oknum yang dinaungi PNS dapat menimbulkan ketidakadilan dalam sistem pengelolaan sampah di wilayah tersebut.
,” kami sudah berupaya keras membangun sistem yang transparan dan adil untuk masyarakat kemudian adanya pihak yang menggunakan pengaruh jabatan sangat kami sesalkan, dan saya pun sudah katakan saya ini hanya ketua sementara semata-mata hanya ingin melihat kampung saya bersih dan sehat ,” ujarnya.
Lanjut Anshar bahwa menurutnya, keberadaan oknum tersebut tidak hanya mengganggu operasional, tetapi juga merusak kepercayaan publik yang diberikan masyarakat terhadap sistem yang akan rencanakan.
,” Kami minta pihak terkait segera mengambil tindakan tegas agar masalah ini tidak berlarut-larut, dan jika ada yang mau menduduki ketua silahkan, asal jangan di campuri oleh oknum PNS , ” tambahnya.
Sementara itu, warga Kelurahan Baras dan buru sampah turut mendukung pernyataan Ketua Pengelola Sampah Sementara. Mereka berharap pengelolaan sampah tetap berjalan dengan profesional dan terbebas dari intervensi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ketua Pengelola Sampah juga menambahkan akan segera berkordinasi ke pemerintah kelurahan dan kecamatan terkait pengurus atas keterlibatan Oknum PNS ini, apa kah layak atau tidak dan selama ini ketua pengelola sampah sementara juga selalu berkoordinasi terkait dengan oknum yang terlibat namun tidak memberikan tanggapan.(*)
