Lombok Utara.Mediajurnalindonesia.id– Ketua Divisi Humas Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Najmul Akhyar-Kusmalahadi (NK), Ardianto, SH angkat bicara terkait dengan program salah satu paslon yang menjanjikan 100 Sampai 300 Juta untuk Dusun.
Ardianto mengatakan, misteri program Dusun Mandiri berupa bantuan 100 sampai 300 juta perdusun yang digaungkan sebagai program sapujagad oleh salah satu paslon akhirnya terkuak.
“Misteri tentang isyu yang dikembangkan oleh salah satu paslon soal pemberian uang sebesar 100-300 juta perdusun akhirnya sudah terjawab. Bukan uang, tetapi program,” ucap Ardianto, Jumat (01/11/2024).
Ardianto menuturkan, selama ini, sebagian besar masyarakat memahami program tersebut diberikan dalam bentuk uang. Ardianto mengakui, sejak awal dirinya sudah mengetahui program tersebut dalam bentuk program.
Ardianto menilai, program yang digaungkan oleh paslon ini adalah sebuah kemunduran pembangunan daerah. Pasalnya, selama ini pemda sudah mengalokasikan anggaran untuk dusun tidak hanya 100-300 juta, bahkan lebih. Yaitu sebasar 500-700 juta, baik itu dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), maupun Dana Aspirasi Dewan yang semuanya bersumber dari APBD.
“Selama ini asumsi masyarakat menganggap dalam bentuk uang, tetapi mereka sudah mejawab sendiri pada saat debat Perdana kemarin. Bukan uang, tetapi program,” kata Ardianto.
Ardianto menambahkan, jika itu program pamungkas, sama halnya dengan mengajak masyarakat Lombok Utara untuk berpikir mundur dalam membangun daerah. Sebab selama ini pemerintah daerah sudah menganggarkan lebih besar dari jumlah yang ditawarkan untuk masing-masing dusun setiap tahunnya.
Ardianto mensinyalir, program tersebut terkesan membatasi anggaran, itu terlihat dari angka maksimalnya yang hanya 300 juta saja. Dirinya menganggap angka yang diberikan sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah yang sudah diberikan pemerintah daerah saat ini.
“Pemerintah itu memberikan 500 sampai 700 juta ke dusun setiap tahunnya dalam bentuk infrastruktur,” terangnya.
Selain itu, kata Ardianto, dalam beberapa pemberitaan yang beredar, paslon tersebut sudah mengakui bahwa secara aturan tidak memperbolehkan memberikan lansung dalam bentuk uang, melainkan diberikan dalam bentuk program.
Untuk itu, Ardianto berharap masyarakat bisa memahami anggaran 100-300 juta perdusun itu diberikan dalam bentuk barang, bukan berupa uang.
“Bukan uang cash, tetapi program infrastruktur,” terangnya kembali.
Berbicara pemerataan program ke semua dusun. Menurut Ardianto, itu bukanlah sebuah persoalan. Sebab dalam membangun tentunya ada hal yang menjadi skala perioritas. Dirinya menegaskan, kegiatan yang dilakukan di dusun harus menjadi kebutuhan perioritas masyarakat, bukan sebaliknya.
“Dalam konteks ini, semua harus bermuara kepada kebutuhan masyarakat di masing-masing dusun, dan itu harus sudah melalui musyawarah dusun,” pungkasnya.
Lebih lanjut, kata Ardianto, masing-masing dusun memiliki kebutuhan perioritas yang berbeda-beda. Ada dusun yang membutuhkan alat pertanian, lantaran disana didominasi petani, ada yang butuh mesin ketinting lantaran di dusun tersebut kebanyakan nelayan.
“Termasuk pembangunan infrastruktur, itu juga tergantung kebutuhan masyarakat di masing-masing dusun itu sendiri dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Divisi humas NK ini juga kembali menegaskan, bahwa apa yang disampaikan tidak dalam kapasitas mengkritisi visi misi paslon lain. Namun segala sesuatu yang sudah ada di ruang publik dan masuk dalam diskusi publik, siapapun bebas untuk menilai dan mengklarifikasi.
“Agar tidak menjadi misteri bagi masyarakat dalam memaknainya,” tutupnya.
Sementara itu, usai debat perdana pada Rabu malam (30/10/2024) di Kutip dari berita ‘Samalas TV’ Ketua Koalisi M-JA, Ada Malik mengatakan, bahwa pihaknya tidak pernah menjanjikan uang yang di distribusikan ke kas Desa ataupun Dusun.
“Yang akan kami berikan adalah ‘program’ kepada masyarakat dusun sesuai dengan usulan dan keinginan masyarakat,” terangnya.(Doel)
